Subscribe:

02 May 2012

Ada Apa dibalik Indonesia vs Malaysia?

Siapa yang tidak tahu mengenai ketegangan yang terjadi antara 2 negara tetangga ini? Rasanya sangat tidak mungkin, jika ada orang yang mengaku tidak tahu ketegangan yang terjadi di antara kedua belah negara tersebut. Begitu banyak konflik yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia kian hari kian memanas. Belum terselesaikan yang satu, muncul lagi kemudian hal lain yang dapat membuat kedua belah pihak beritegang. Ada apa gerangan dibalik konflik tersebut?

Pada kenyatannya,ternyata konflik ini sudah berakar sejak lama, yaitu semenjak jaman pemerintahan Presiden Soekarno, bahkan mencapai klimaks, ketika Presiden RI Soekarno saat itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Indonesia pada saat itu melihat Malaysia sebagai antek kolonialisme, yang mendukung penjajahan di atas muka bumi. 

Politik luar negeri Indonesia saat itu memang lebih cenderung pro-Timur, dalam artian pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno, membenci segala hal yang berbau Barat. Karena kolonialisme adalah produk Barat, maka Indonesia pun menunjukkan ketidaksukaannya ketika Malaysia memilih bergabung dengan Inggris. Sampai saat ini pun, Malaysia, di samping Inggris, Singapura, dan sejumlah negara lainnya, merupakan anggota negara-negara persemakmuran Inggris.


Beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia “terganggu” dengan klaim Malaysia terhadap Sipadan-Ligitan. Klaim sepihak pemerintah negeri jiran terhadap Pulau Sipadan-Ligitan, telah menyebabkan Indonesia kehilangan wilayah tersebut. Dalam kasus tersebut, kedua negara, Indonesia dan Malaysia memang saling mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. 

Akhirnya, sebagai solusi, kasus itu pun dibawa ke Mahkamah Internasional. Sayangnya, pada tahun 2002 lalu, Indonesia kalah dalam persidangan penentuan kepemilikan pulau tersebut sehingga pulau itu pun resmi menjadi milik Malaysia. Belum reda persoalan tersebut, lalu kemudian muncul (lagi) adanya klaim sepihak pemerintah Malaysia terhadap blok Ambalat yang ada di Laut Sulawesi. 

Kasus Ambalat ini bermula dari perlakuan pemerintah Malaysia yang memberi konsesi kepada perusahaan minyak, Shell untuk melakukan eksplorasi di Laut Sulawesi. Malaysia mengklaim blok Ambalat yang berada di perairan Karang Unarang tersebut adalah milik Malaysia. Padahal, berdasarkan deklarasi Juanda 1957, pulau tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut. 

Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas pulau itu. Sejumlah isu sensitif, khususnya yang berkaitan dengan teritorial seperti ini berpeluang besar mengganggu hubungan saudara serumpun itu. Apalagi, masyarakat Indonesia melihat perilaku Malaysia belakangan ini cenderung melecehkan Indonesia. Perlakuan pemerintah dan rakyat “Negeri Jiran” tersebut kepada para TKI kita di sana sungguh merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kemakmuran ekonomi Malaysia telah membuat citra negeri tersebut relatif lebih baik. Apalagi, fakta menunjukkan begitu banyak warga negara kita mengais rezeki di sana sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar lainnya. Setidaknya, banyaknya TKI yang tinggal di sana, membuat pemerintah Malaysia ingin mengatakan bahwa Malaysia kini lebih maju dari Indonesia. Dan hal inilah yang digunakan Malaysia untuk berbuat seenaknya, termasuk mungkin dalam kasus Ambalat.

Dibalik semua konflik yang terjadi, kita perlu menyadari bahwa dengan status “saudara serumpun”, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tetap berupaya untuk menjaga hubungan bilateral kedua belah pihak dengan meningkatkan kerja sama ekonomi antar kedua negara dan memfokuskan kerja sama dalam tujuh sektor. Sebagai gambaran, salah satu investor asal Indonesia yang akan berekspansi ke Malaysia adalah Blue Bird Group. Mereka sangat berminat untuk berinvestasi ke Malaysia di bisnis pertaksian dan bahkan sudah melakukan joint venture company dengan satu perusahaan Malaysia. Keberhasilan Blue Bird dalam mengelola bisnis layanan transportasi di Indonesia bisa dijadikan standar (benchmark) bisnis serupa di Malaysia. Selain itu pihaknya juga berharap investasi Indonesia di Malaysia akan semakin meningkat terutama di sektor pariwisata dan manufaktur.

Melihat upaya yang dilakukan oleh Presiden RI dengan tetap menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Malaysia mungkin menimbulkan banyak tanda tanya di benak kita, di satu sisi pemerintah tetap mempertahankan hubungan bilateral kedua negara dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, pemerintah juga seolah-olah “melupakan” nasib para TKI yang sudah dilecehkan sesuka hati “rakyat Jiran” di sana. 

Memang benar bahwa saat ini Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, dan pasti banyak hal yang dapat kita pelajari dari mereka. Tapi bukan berarti pemerintah justru malah mengabaikan setiap konflik yang terjadi tanpa melakukan tindakan yang tegas dan konkret demi membela harkat dan martabat bangsa. Disinilah presiden RI harusnya dapat menunjukkan peranannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan supaya konflik ini tidak terus terjadi turun temurun sampai anak cucu kita.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...