MANILA - Pemerintah Filipina menuding
terjadinya penumpukan kapal di kawasan Laut China Selatan, akibat dari
banyaknya kapal Angkatan Laut (AL) dan nelayan milik China. Hingga kini,
penumpukan tersebut masih menjadi wilayah sengketa sejumlah negara.
"Terdapat 19 kapal China yang terlihat berada di kawasan itu selama 24 jam terakhir. Banding dengan Filipina yang hanya menempatkan 5 kapal di kawasan itu," ujar salah seorang pejabat Filipina seperti dikutip Radio Australia News Rabu, (2/4/2012).
Sementara itu, seorang diplomat Filipina mengatakan, saat ini China telah menempatkan tiga kapal pengawasan maritim, satu kapal perikanan serta delapan kapal nelayan di Dangkalan Scarborough yang dipersengketakan.
Menanggapi masalah ini, Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan, Filipina akan membawa isu ini ke Mahkamah Internasional guna mendapatkan sebuah resolusi yang terkait dengan hukum laut di kawasan itu.
China sebelumnya dikabarkan menolak upaya mediasi internasional yang diajukan Filipina untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Alasan penolakan Beijing itu didasarkan pada keyakinan bahwa wilayah yang disengketakan itu merupakan bagian dari kedaulatannya.
"Wilayah yang dipersengketakan merupakan bagian dari kedaulatan China. Upaya mediasi internasional yang diajukan Filipina bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, serta akan merusak tatanan internasional," tulis Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya.
Menurut pemerintah Filipina, selama ini China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari kedaulatannya. Bahkan, klaim China konon hampir mendekati wilayah Pantai Filipina serta sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
"Terdapat 19 kapal China yang terlihat berada di kawasan itu selama 24 jam terakhir. Banding dengan Filipina yang hanya menempatkan 5 kapal di kawasan itu," ujar salah seorang pejabat Filipina seperti dikutip Radio Australia News Rabu, (2/4/2012).
Sementara itu, seorang diplomat Filipina mengatakan, saat ini China telah menempatkan tiga kapal pengawasan maritim, satu kapal perikanan serta delapan kapal nelayan di Dangkalan Scarborough yang dipersengketakan.
Menanggapi masalah ini, Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan, Filipina akan membawa isu ini ke Mahkamah Internasional guna mendapatkan sebuah resolusi yang terkait dengan hukum laut di kawasan itu.
China sebelumnya dikabarkan menolak upaya mediasi internasional yang diajukan Filipina untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Alasan penolakan Beijing itu didasarkan pada keyakinan bahwa wilayah yang disengketakan itu merupakan bagian dari kedaulatannya.
"Wilayah yang dipersengketakan merupakan bagian dari kedaulatan China. Upaya mediasi internasional yang diajukan Filipina bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, serta akan merusak tatanan internasional," tulis Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya.
Menurut pemerintah Filipina, selama ini China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari kedaulatannya. Bahkan, klaim China konon hampir mendekati wilayah Pantai Filipina serta sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
(rhs)
0 komentar:
Post a Comment