"Industri pertahanan tidak mendapatkan anggaran tetap dari pemerintah, jadi pemerintah hanya pesan dan mereka membiayai sendiri. Pembuatan kapal cenderung mahal, terakhir saya cek PT PAL masih kuning, masih butuh pemerintah," terang dia.
Dia menyatakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sendiri belum mempunyai rancangan arah industri pertahanan maritim ke depan. Harusnya dengan rancangan itu, mereka dapat segera mensinergikan dengan ahli-ahli perkapalan di kampus-kampus.
"Sejauh ini belum ada, idealnya seharusnya ada itu (rancangan industri pertahanan kemaritiman). KKIP baru muncul dalam dua tahun lalu, kalau road map meneliti belum ada apalagi objek yang akan diteliti," ujar dia.
Lanjut dia, embargo teknologi pertahanan dari Amerika Serikat yang pernah menimpa Indonesia berpengaruh besar terhadap perkembangan industri pertahanan secara keseluruhan hingga sekarang. Kebijakan yang berakhir pada tahun 2005 itu mengakibatkan teknologi di bidang pertahanan Indonesia tertinggal dari negara-negara maju.
"Kita harus dibenahi teknologinya, embargo zaman dulu itu berdampak membuat teknologi kita stagnan. Bicara kemandirian industri pertahanan perlu disadari adalah ambisi yang tinggi dan tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat," ujarnya.
0 komentar:
Post a Comment