Waktu yang Tepat “Usir” Tiongkok dari Natuna

 Jokowi nampak lebih akrab dengan Presiden Xi Jinping dibandingkan dengan PM Shinzo Abe. (sumber foto: jpnn.com)

NATUNA:(DM) - Ketika ditanya apakah Anda mengklaim perairan Natuna, Tiongkok? Beijing tak pernah secara resmi menanggapinya, jangankan mengklarifikasi. Itulah strategi Tiongkok untuk menghindari konflik terbuka dengan negara-negara yang berkepentingan di perairan Natuna, termasuk Indonesia.

Di balik itu, coba perhatikan peta terakhir yang dibuat oleh SinoMaps Press, lembaga pemerintah Tiongkok yang berwenang soal klaim wilayah, tampak jelas bahwa sebagian perairan Natuna berada dalam wilayah Tiongkok. Selain itu, armada laut Tiongkok dikabarkan kerap lalu-lalang di sekitar perairan Natuna. Tak hanya itu, kapal-kapal nelayan Tiongkok juga tampak bebas beroperasi di perairan itu dan menikmati pengamanan dari angkatan lautnya.


Kondisi inilah yang membuat Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengatakan potensi konflik di perairan Natuna sangat besar di masa yang akan datang, saat pada akhirnya kapal-kapal Tiongkok berani “lepas jangkar” dan mengatakan ini wilayah kami. Itulah mengapa TNI kabarnya mulai memberlakukan sistem kemanan khusus di Natuna.

Klaim Tiongkok atas wilayah
Tahukah Anda bahwa klaim Tiongkok atas wilayahnya didasarkan pada asas “dulu pernah dikunjungi nelayan atau pasukan Tiongkok.” Klaim Tiongkok atas perairan Natuna didasarkan kepada bahwa dari dulu nelayan Tiongkok sudah sering emncari ikan di wilayah itu.

Sekarang Anda bayangkan, kabarnya di Tiongkok sudah muncul suara di kalangan politisi bahwa dahulu Palembang adalah pelabuhan di bagian paling selatan kekaisaran Tiongkok. Maka jangan kaget jika, Tiongkok mengikuti jejak Israel yang tiba-tiba muncul dan merampas tanah orang Palestina dengan alasan 2500 tahun lalu tanah ini milik bangsa Israel!!!???? (WTF)

Selain itu, wilayah perairan Natuna mempunyai kandungan sumber daya alam yang luar biasa berlimpah. Sebagai contoh di sektor gas saja, perairan Natuna menyimpan cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik. Kabarnya, Natuna memiliki cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik (TCT).
Belum lagi minyak, belum lagi uranium, belum lagi lainnya. Jadi, jelas sekali bahwa tinggal menunggu waktu saja sampai tiba saatnya Tiongkok dengan terbuka mengklaim wilayah perairan Natuna. Masalahnya, beranikah Indonesia menghadapi Tiongkok yang jor-joran dengan anggaran militernya? Hmmm…

Waktunya “usir” Tiongkok
Sebelum itu terjadi, mungkin ini waktunya Indonesia lebih tegas mengusir para nelayan Tiongkok yang beroperasi di perairan Natuna. Kebetulan juga kita punya Menteri Susi yang cukup berani dengan kebijakan-kebijakannya. Selain itu Presiden Jokowi juga bisa melakukan lobby langsung kepada Presiden Xi Jinping agar mundur dari perairan Natuna.

Waktu yang tepat karena kebetulan hubungan Indonesia dan Tiongkok sedang “berbulan madu.” Seperti kita ketahui bersama, kini Tiongkok menjadi negara investor terbesar di Indonesia dengan proyek-proyek infrastruktur yang ditandatangani saat berlangsungnya KAA, beberapa saat lalu. Para pemodal Tiongkok daratan juga telah mengucurkan sangat banyak dana untuk membiayai berbagai proyek swasta bersama para taipan Indonesia.

Selain itu, hubungan ekonomi Indonesia- Tiongkok juga sangat luar biasa bagus. Tiongkok saat ini adalah rekan dagang utama Indonesia, mengalahkan Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

Maka, ini waktu yang tepat bagi Jokowi dan jajarannya untuk menegaskan bargaining position Indonesia dalam soal perairan Natuna. Paling tidak para nelayan Tiongkok  harus “dipukul” mundur dulu. Jika tidak, maka kesepakatan investasi dan hubungan dagang yang sudah sedemikian saling menguntungkannya, akan terganggu.

Intinya, Natuna dan perairannya adalah wilayah NKRI. Dan NKRI adalah harga mati! (*)

kompasiana