Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Militer Negara Sahabat

13 September 2015

TNI Butuh Tambahan Anggaran Tahun 2016

8:06 AM Posted by Unknown No comments
lada-class
Jakarta:(DM) – Dalam rapat penetapan anggaran TNI dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI memerlukan tambahan dana sebesar Rp 35 triliun. Dana tersebut dipakai buat mengembangkan kebijakan poros maritim, dan menangkal gangguan dari Laut China Selatan.
Penambahan dana itu menurut Panglima TNI berdasarkan beberapa program kerja yang belum dilaksanakan TNI, dan dalam menghadapi potensi ancaman akan mengganggu kedaulatan NKRI.
“Meminta tambahan dana sebesar Rp 35 triliun. Mengapa Rp 35 triliun? Karena ada beberapa hal dari 2014 belum terakomodasi dan harus dilakukan lagi,” kata Jenderal Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Panglima TNI menyampaikan, dana tersebut diperlukan guna mengembangkan poros maritim nusantara dan melindungi negara dari ancaman di Laut China Selatan.
“Itu kebijakan pertama dan keduanya. Maka perlu ada evaluasi atas poin poin yang mana menjadi prioritas,” ujar Gatot.
Panglima TNI menyebutkan, sarana dan prasarana diperlukan dalam menghadapi ancaman itu dan persiapan menjadi negara maritim yang unggul.
“Dari anggota AD perlu radar, proteksi udara, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Untuk AL perlu frigate, kapal selam, radar, alat ini jadi prioritas. Untuk memperoleh keunggulan poros maritim laut dan udara sekaligus. Menindak karena banyak celah-celah kita yang masih bolong terpayungi dengan adanya radar ini yang jadi prioritas,” ucapnya.
Menurut Panglima TNI, Permintaan tambahan dana telah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dan aturan yang ada. Dia berharap pemerintah melakukan evaluasi sistem penganggaran instansi TNI berdasarkan tiap pergantian presiden.
“Adapula keputusan presiden nomer 87 tahun 2012 tentang belanja pegawai dan tunjangan kinerja. Sedangkan tunjangan kinerja masih lama dan belum ada peningkatan. Dan ini adalah salah satu faktor lagi. Jadi sesuai aturan tiap lima tahun atau pergantian pemerintah harus dievaluasi, program terus berjalan tetapi terus dilakukan evaluasi berasalkan ancaman juga,” tutup Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

0 komentar:

Post a Comment