SENAYAN:(DM) - Selain kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh politisi senior di Senayan, kini muncul lagi kasus serupa tetapi dengan target berbeda.
Anggota Komisi I DPR dari FPDIP, Tubagus Hasanuddin, mengkritisi keberadaan anggota Parlemen yang berusaha mengatur-atur pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan pemindahan pangkalan militer.
“Akhir-akhir ini muncul adanya anggota DPR yang mulai ikut-ikutan campur tangan dalam proses pembelian jenis alutsista. Bahkan ada yang meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan-pangkalan udaranya ke wilayah perbatasan,” kata Hasanuddin, Senin (16/11/2015).
“Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting,” tegasnya.
Menurut Hasanuddin, purnawirawan TNI bintang dua itu, penentuan spesifikasi teknis alutsista, apalagi menentukan jenis dan mereknya, merupakan tanggung jawab penggunanya, dalam hal ini angkatan masing masing. Merekalah yang memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok. “Bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu,” imbuhnya.
Sama halnya juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan. Menurut Hasanuddin, biarkanlah hal itu diputuskan TNI sendiri berdasarkan kemampuan alutsista, ancaman, dan strategi yang dipilih.
“Saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya,” tegas dia.
Hasanuddin tidak bersedia menyebutkan nama anggota dewan yang dia maksud.
0 komentar:
Post a Comment