Ini kemampuan 3 pasukan elite TNI buat bebaskan sandera di Filipina

JAKARTA:(DM)  - Indonesia menanggapi serius aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI). Intelijen, Polri hingga TNI sudah bergerak untuk mengendus keberadaan para penyandera.

Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat.

Dari sumber merdeka.com, Selasa (29/3), ada tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.

Setidaknya, ada Sat-81/Gultor, sebuah kesatuan kecil di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kemudian Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang bergerak untuk membawa WNI dari tangan Abu Sayyaf ke lokasi aman, serta Pasukan Khusus Gabungan, yang merupakan gabungan dari 3 satuan elite TNI.

Meski telah menyiapkan pasukan elite untuk menyerbu, namun Indonesia memilih negosiasi terlebih dahulu. Sedangkan pasukan tersebut tetap bersiaga setiap saat jika dibutuhkan dalam operasi pembebasan sandera.

Seperti apa kemampuan mereka? Berikut rangkumannya:

1.

Sat-81/Gultor

Satuan 81/Penanggulangan Teror atau disingkat Sat-81 Gultor merupakan salah satu satuan di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Satuan ini dipimpin perwira berpangkat kolonel dan anggotanya berisi prajurit-prajurit yang terpilih.

Untuk menjadi seorang prajurit Gultor, setiap anggotanya diwajibkan memiliki kemampuan di atas rata-rata di banding rekan-rekannya di Kopassus. Di antaranya melakukan tembak runduk (bakduk) dan freefall atau terjun bebas.

Satuan ini memiliki beberapa regu, di mana masing-masing memiliki kemampuan dalam mendukung operasi-operasi tempur, seperti pembebasan sandera. Seperti Tim Pasukan Katak (Paska) dan K9 (gugus jihandak).

Ada 4 ujian yang wajib dilaksanakan para anggotanya sebelum menjadi bagian dari Sat-81/Gultor. Seluruh proses dimulai sejak para prajurit menyelesaikan pendidikan pasukan khusus dan bergabung di markas Kopassus.

Setelah memiliki pengalaman operasi, setiap anggota wajib menjalani tes IQ, di mana syaratnya harus di atas 110. Kemudian dilanjutkan tes kesehatan, jasmani dan terjun ke lapangan.

Saat ini Satuan-81 Kopassus dipimpin oleh Kolonel Inf Thevi Zebua dengan wakil Letkol Inf Murbianto. Markas Sat-81 berada di kompleks Mako Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Grup satuan elit ini memiliki personel paling sedikit dari grup-grup lain di Kopassus.

Kopassus merupakan salah satu pasukan elite tanah air yang cukup berpengalaman menghadapi kasus pembajakan dan penyanderaan. Salah satu operasi yang berhasil dilakukan adalah operasi pembebasan sandera Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau dikenal Peristiwa Woyla.

2.

Kopaska

Komando Pasukan Katak atau disingkat Kopaska merupakan kesatuan elite di lingkungan Tentara Nasional Angkatan Laut. Jika Kopassus lebih banyak beroperasi di darat, Kopaska dikhususkan untuk melakukan operasi di tengah laut.

Pasukan ini sudah berdiri sejak era Trikora tahun 1963, dan kerap diterjunkan dalam misi setengah mustahil. Tak heran, jika latihan yang dijalani mereka lebih banyak bersentuhan dengan air.

Dalam latihannya, pelatih benar-benar menguras habis tenaga dan kemampuan mereka untuk menjadi orang-orang terbaik dari yang terbaik. Selain berotot kawat dan bertulang besi, mereka juga wajib datang dari Korps Pelaut. Syarat wajib lain harus sudah pernah bertugas di kapal TNI AL selama dua tahun atau lebih.

Setiap calon Paska tak pernah diberi tahu kapan rangkaian hellweek akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas, atau saat tidur terlelap.

Hari pertama minggu neraka ini dibuka dengan ritual melahap nasi komando bersama-sama. Nasi komando adalah hasil blenderan nasi, lauk pauk, telur mentah, minyak ikan dan terasi. Makanan ditaruh dalam satu tempat dan dimakan secara bergiliran. Jika salah satu muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu sampai tandas.

Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Setiap hari porsi tekanan terus ditambah hingga benar-benar memaksa seseorang untuk bertahan di titik maksimal.

Dengan latihan ini, tak hanya fisik yang kuat, tapi mentalnya juga seperti baja. Mereka juga pernah dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera di Somalia.

3.

Pasukan khusus gabungan

Pasukan ini dibentuk atas ide mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Tujuannya adalah untuk menyatukan operasi-operasi khusus di bawah satu komando, yakni Mabes TNI.

Pasukan ini merupakan gabungan dari prajurit terbaik di setiap pasukan elite TNI, mulai dari Kopassus, Denjaka, maupun DenBravo. Di mana masing-masing pasukan tersebut memiliki spesialiasi masing-masing dalam menguasai medan pertempuran.

"Pasukan ini berjumlah 90 prajurit dan berasal dari tiga pasukan khusus, yakni Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka Marinir TNI AL, dan DenBravo Kopaskhas TNI AU," kata Moeldoko, saat meresmikan Koopgabsus di Jakarta, Selasa (9/6/2015) lalu.

Pembentukan pasukan elite gabungan ini adalah untuk menghadapi dan menangani ancaman teror di Indonesia. Di mana TNI bisa melibatkan diri dalam menghadapi teroris berdampingan dengan Polri dan selalu siap jika mendapatkan perintah dari presiden.

Jika masuk menjadi pasukan elite di masing-masing angkatan sudah cukup sulit, menjadi bagian dari pasukan ini juga lebih sulit lagi. Alhasil, mereka yang bergabung di dalamnya memang orang terpilih dan terlatih.

"Jangan macam-macam," tegas Moeldoko.

Merdeka

Read More

Malaysia bersumpah usir kapal China jika nekat masuk lagi ke lautnya

SABAH:(DM) - Insiden 100 kapal berbendera China yang masuk perairan tangkapan ikan Malaysia pekan lalu membuat Menteri Keamanan Nasional Shahidan Kassim naik pitam. Dia mengatakan Malaysia akan bertindak lebih tegas saban kali kapal asing dari negara manapun masuk perairan mereka.

Kantor Berita Malaysia Bernama melaporkan bila Shahidan akan menerapkan sanksi hukum jika kapal asing masih melanggar wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kami, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu (30/3).

"Kapal asing tidak punya tempat di wilayah kami," kata Shahidan.

Menurut Biro Maritim Malaysia (MMEA), kapal yang ditangkap dijadikan aset Angkatan Laut Malaysia. Tidak ada lagi kapal asing sejak titik penangkapan ikan di perairan dangkal ZEE Malaysia diterapkan.

Seratus kapal dari Tiongkok terpantau berada di perairan Luconia, di sisi selatan Laut China Selatan, dekat dengan Sabah. Tentera Laut Diraja Malaysia telah mengirim beberapa kapal patroli untuk memantau situasi lebih lanjut. Pengusiran akan dilakukan jika kapal-kapal China masih saja berada di sana mencari ikan.

Namun begitu, seruan tersebut masih dalam tahap investigasi, sambil memantau adakah gangguan serupa atau tidak beberapa waktu mendatang, kata Menteri Luar Negeri Malaysia Wisma Putra.

Di parlemen, Wamenlu Malaysia Reezal Merican kerap mengungkap protes Kuala Lumpur terhadap Beijing terkait kapal mereka di masa lalu. Namun, protes tidak pernah digubris hingga insiden 100 China kapal pada 24 Maret.

Beijing mengklaim lebih dari 80 persen Laut China Selatan sebagai wilayah sah mereka. Kawasan perairan ini kaya sumber daya alam senilai USD 5 miliar. Klaim Tiongkok mengundang protes dari Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, serta Taiwan yang juga merasa berhak atas perairan kaya sumber daya alam tersebut.

Belum lama, China bersengketa dengan Indonesia karena insiden di dekat Kepulauan Natuna. Kapal nelayan Kway Fey 10078 yang hendak ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, tiba-tiba dibebaskan paksa oleh kapal penjaga pantai China. Pemerintah Indonesia mengirim nota protes.

Merdeka

Read More

Patok perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik bergeser 84 hektare

KALTARA:(DM) - Di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 84 hektare. Sedangkan patok perbatasan di Desa Kionokod dan Sumantipal di Kecamatan Lumbis Ogong sejumlah patok ditemukan berada di wilayah Malaysia.

Komandan Batalion Infanteri 521/Dadaha Yudha Letkol Inf Slamet Winarto mengungkapkan tiga wilayah perbatasan RI dengan Malaysia masih bermasalah dan belum terselesaikan hingga saat ini.

"Ketiga wilayah tersebut yaitu tapal batas RI-Malaysia yang berada di Pulau Sebatik, Desa Kinokod, dan Sumatipal di Kecamatan Lumbis Ogong, di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Kabupaten Nunukan," kata Slamet, Rabu (30/3).

Kondisi patok perbatasan yang mengalami kerusakan seperti miring, patah dan berpindah tempat disebabkan kondisi alam maupun diperkirakan ulah manusia, telah dilakukan perbaikan sesuai dengan koordinat yang sebenarnya.

Slamet menegaskan, pihaknya hanya mengikuti petunjuk sesuai kondisi di wilayah tapal batas itu. Pihaknya tidak berwenang melakukan tindakan di luar jangkauan karena masalah tapal menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami dari prajurit Yonif 521/Dadaha Yudha hanya diberikan tanggung jawab menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan tanpa melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah diinstruksikan pimpinan," pungkas Slamet seperti dilansir Antara. 

Merdeka

Read More

Korea Selatan Menggeser Posisi Cina dan Rusia Sebagai Mitra Pertahanan Utama Indonesia

JAKARTA:(DM) - Korea Selatan kini menggeser posisi Cina dan Rusia sebagai mitra utama industri pertahanan Indonesia.

China dan Indonesia pernah meratifikasi perjanjian pertahanan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 lalu. Ratifikasi perjanjian tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk pertahanan masa depan kedua Negara. Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan ke tingkat yang lebih tinggi termasuk riset pertahanan, transfer teknologi dan produksi bersama.

Sebuah klausul kerahasiaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang teknologi pertahanan juga termasuk dalam perjanjian, yang menekankan pentingnya kedua negara untuk mematuhi standar tertinggi kerahasiaan.

Apa yang menarik khususnya bagi Indonesia dalam kesepakatan dengan China adalah untuk mengamankan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan rudal jarak dekat dan jarak jauh canggih buatan dalam negeri.

Sejak tahun 2013, Indonesia dan China telah sepakat produksi bersama rudal antikapal C-705 untuk Angkatan Laut Indonesia. Namun, perjanjian kerjasama tersebut belum disahkan karena menghadapi berbagai masalah yang menghambat pengembangannya.

Hampir bersamaan, Rusia juga telah mengintensifkan pembicaraan dengan Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev bulan lalu dan rencana kunjungan Jokowi ke Rusia pada bulan Mei tahun ini.

Selama kunjungan Patrushev, Rusia menawarkan Indonesia untuk membeli sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur SU-35, helikopter, kapal selam Kilo dan peluru kendali Club S, kedua Negara juga sepakat untuk melakukan transfer teknologi yang lebih besar.

Indonesia menjalin hubungan mesra dengan China dan Rusia karena pernah merasakan pengalaman pahit embargo persenjataan dari AS dan sekutu-sekutunya, yang menuduh militer Indonesia (TNI) mendalangi serangkaian pembalasan berdarah dan serangan pasca jajak pendapat Timor Timur.

Meskipun embargo sudah dicabut pada tahun 2006, Indonesia masih segan untuk membeli lebih banyak persenjataan dari AS. Kesepakatan senjata terbesar dengan Amerika Serikat setelah tahun 2006 adalah ‘hibah’ 24 pesawat tempur F16 pada 2011, dimana Indonesia masih harus membayar US$ 460 juta untuk perbaikan pesawat.

Korea Selatan yang gigih, tampaknya memanfaatkan kebutuhan pertahanan Indonesia, terutama setelah diberlakukannya UU 2012 Industri Pertahanan yang mengatur pembelian peralatan militer dari luar negeri harus disertai dengan transfer teknologi.

Korea Selatan adalah negara pertama yang memberikan transfer teknologi untuk pembangunan kapal LPD, kapal selam dan jet tempur masa depan. Kesepakatan itu telah memposisikan Korea Selatan sebagai mitra utama pertahanan Indonesia yang terbesar, dan menjadikan Korea Selatan sebagai penyedia utama sistem pertahanan canggih dimasa depan.

Indonesia membeli tiga kapal selam Chang Bogo dari Korea Selatan pada tahun 2012 senilai lebih dari US$ 1 miliar. Sesuai dengan kontrak, dua kapal selam akan dibangun di Korea Selatan, sementara yang ketiga akan dibangun di fasilitas PT PAL di Indonesia.

Beredar berita pada akhir bulan lalu Indonesia terlambat membangun galangan kapal selam di Surabaya, juga muncul laporan teknisi Indonesia belum menerima pelatihan pembangunan kapal selam yang memadai di Korea Selatan. Teknisi dan Insinyur Korea Selatan hanya mengajar dengan demonstrasi, bukan dengan mengikutkan teknisi Indonesia untuk berlatih.

Produksi bersama kapal selam Chang Bogo dikhawatirkan hanya di atas kertas, karena teknisi Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk merakit saja, sementara semua bagian kapal selam dan sebagian besar insinyur serta teknisi kemungkinan masih akan didatangkan dari Korea Selatan.

kesepakatan lain kerjasama dengan Korea Selatan adalah proyek bersama produksi pesawat tempur semi-siluman KF-X/IF-X . Indonesia akan memberikan kontribusi sebesar US$ 1.5 miliar, atau 20 persen dari dana yang dibutuhkan untuk pengembangan pesawat, yang dijadwalkan akan mulai di produksi pada tahun 2025.

Korea Selatan bersedia untuk mentransfer 100 persen teknologi KF-X, tetapi belum ada rincian peran spesifik Indonesia dalam produksi pesawat tempur KF-X.

Walau masih ada berbagai kelemahan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan, setidaknya Indonesia sudah mendapatkan banyak ilmu pengembangan peralatan militer yang sangat berharga dari Korea Selatan,

Sebenarnya ada risiko bagi Korea Selatan mentransfer teknologi militer ke Indonesia yang juga dekat dengan China. Komitmen Indonesia untuk melindungi perangkat pertahanan berteknologi tinggi dari Korea Selatan agar tidak jatuh ke tangan negara lainnya akan menjadi ujian kredibilitas bagi Indonesia.

Sekarang tinggal kepada Indonesia agar pandai-pandai memanfaatkan dan ‘mengeruk’ ilmu pengembangan peralatan militer berteknologi tinggi sebanyak-banyaknya dari Korea Selatan, China dan Rusia.

Disarikan dari artikel di Jakarta Post/jkgr

Read More

TNI Siap Gelar Operasi Pembebasan Sandera Kapal Anand 12

JAKARTA:(DM) - Pemerintah Indonesia masih mengedepankan jalur diplomasi untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang diduga disandera kelompok militan lokal Abu Sayyaf di Perairan Filipina. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa TNI siap bergerak jika diperintahkan menggelar operasi pembebasan sandera. Bahkan, kapal perang dan patroli TNI Angkatan Laut sudah bersiaga di perairan Ambalat yang dekat dengan Filipina selatan.

“Kalau seandainya kita bisa lepaskan tidak pakai duit kenapa harus keluar duit. Tentara sudah siap, semua siap,” kata Ryamizard.

Ryamizard menjelaskan bahwa saat ini keterlibatan TNI masih dalam tahap negosiasi dengan pihak otoritas Filipina. Ryamizard beralasan, TNI menghargai kedaulatan negara Filipina. “Filipina negara orang, tak bisa asal masuk. Jika nekat, bakal semakin panjang urusannya,” ucap Ryamizard.

Ryamizard mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Filipina terkait dengan pembebasan sandera. Selain itu, ia akan menghubungi Atase Pertahanan Indonesia di Filipina untuk meminta perkembangan informasi mengenai penyanderaan tersebut. “Jika Filipina memutuskan menyelesaikan masalah itu sendiri, kami hanya bisa memonitor. Tapi, jika Filipina membutuhkan bantuan TNI, kami siap masuk,” ujar Ryamizard.

Seperti diberitakan sebelumnya, telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku kelompok Abu Sayyaf. Dalam komunikasi melalui telepon itu, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan.

metrotvnews.com

Read More

Wapres Jusuf Kalla, Tegur Menteri Susi Pudjiastuti

Jakarta:(DM) — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut, dan pengaturan sertifikasi kapal, telah mendapat restu Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Susi ini sekaligus menjawab surat dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Susi mengevaluasi berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semua pekerjaan saya pasti didiskusikan dengan Pak Presiden,” ujar Susi di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebenarnya, moratorium kapal eks pemilik asing sudah berakhir pada 31 Oktober 2015, namun, Menteri Susi tetap melarang kapal eks pemilik asing beroperasi, sebab, izin kapal-kapal itu telah berakhir dan tidak lagi diperpanjang.

Sementara, dalam suratnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan Susi telah membuat ribuan kapal nelayan yang besar, baik kapal eks pemilik asing maupun kapal nasional, tidak bisa beroperasi.

Akibatnya peningkatan angka kemiskinan terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, dan pengangguran di Maluku.

Selain itu, lantaran banyak kapal tidak beroperasi, pasokan ikan ke industri pengolahan ikan berkurang di Bitung.

“Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulawesi Utara, sumbernya dari gubernur setempat,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

Terkait temuan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.

Selama ini, dia menuturkan, banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Dulu, untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI telah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Menteri Susi Pudjiastuti.

Sumber: Kompas.com

Read More

Kontak Senjata Kapal TNI AL dan Tiongkok di Natuna

Jakarta:(DM) – Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) memastikan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dalam keadaan aman, meski terjadi kontak senjata antara kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut dengan kapal Tiongkok dan Taiwan.

“Tidak ada apa-apa. Semua masih under control. Operasi yang dilakukan bukan kali ini saja. Sejak dari dulu. Terbukti mereka tidak berani masuk Natuna,” ujar Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat di Jakarta, Senin, 28/3/2016.

Hingga saat ini, lanjut dia, prajurit dan anggota baik yang ada di Lantamal Ranai, maupun personil gabungan TNI AD dan TNI AU yang ada di sekitar Natuna terus melakukan penjagaan dan operasi.

Dia tidak menampik jika insiden tersebut sempat membuat pejabat negara seperti Menlu, Menhan dan Presiden kecewa atas perilaku dari Tiongkok.

Laksma Hutabarat menegaskan, kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan.

Laksma Hutabarat mengatakan semua siap mengambil tindakan jika hal darurat terjadi. Dia menjelaskan, penjagaan di perairan tak bisa disamakan dengan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Dari setiap marta sudah ada mekanisme penjagaan masing- masing.

“Patroli dari Angkatan Laut selalu rutin dilakukan dan penegakan hukum akan dilakukan jika ada negara lain yang coba mengusik Natuna dan perbatasan Indonesia,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan, operasi Angkatan Laut tidak siaga dalam satu titik.

Prajurit dengan alutsistanya berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar.

“Untuk melakukan penindakan juga tidak perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki TNI AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer,” tuturnya.

Namun, Laksma Hutabarat tidak bisa membongkar semua alat kelengkapan alutsista dan jumlah personil yang menjalankan operasi di wilayah itu karena bersifat rahasia dan merupakan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia.

“Sejauh ini tidak perlu ada yang dirisaukan oleh publik terkait pengamanan di Natuna. Saya menjamin tak akan ada ancaman serius yang bisa merebut Natuna dari Indonesia,” Laksma Hutabarat.

Antaranews.com

Read More