JAKARTA: Rancangan UU Industri Pertahanan dan Keamanan dinilai bisa menjadi solusi atas kemandirian alat utama sistem senjata nasional.
Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan alat utama sistem senjata nasional (alutsista) seharusnya berorientasi pada kemandirian, sehingga Indonesia tidak menjadi negara konsumen alutsista abadi.
Untuk itu, ujarnya, RUU yang sedang dibahas diharapkan mampu mendorong pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam negeri.
Adapun, implementasi UU itu dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Dalam pandangan kami, RUU ini bukan untuk kepentingan TNI, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Kami akan mengarahkan agar RUU ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu saat memberikan keterangan kepada wartawan hari ini (1/3).
RUU ini, kata Muzzammil, mengatur bahwa pemerintah ikut terlibat dalam menjaga keberlangsungan industri pertahanan dengan memberikan modal sekaligus sebagai klien utama industri pertahanan.
Pemerintah, dalam hal ini Kemenhan dan TNI, menjadi penentu kebijakan dan pengguna alutsista, terkait dengan prioritas pengadaan alutsista dari industri pertahanan dalam negeri.
“Kemenhan dan TNI harus berkomitmen untuk memprioritaskan produk alutsista dalam negeri. Jika ini konsisten dilakukan, anggaran Minimum Essential Force 2010-2014 yang mencapai Rp100 triliun tidak lari ke luar negeri," ujarnya.
Dia menambahkan apabila dana itu tidak dikeluarkan, dana itu bisa dimamfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. (spr)
bisnis.com
0 komentar:
Post a Comment