Namun, instruksi saja dinilai tidak cukup tanpa adanya pengawasan kuat dan tindakan tegas jika ada TNI aktif yang terlibat politik praktis. “Tindakan Panglima TNI itu su-dah tepat. Saya malah men-sinyalir ada tentara yang belum pensiun, tetapi sudah mulai menggalang massa karena punya rencana ikut pilkada di daerah tertentu. Jadi harus juga ada pengawasan ketat,” kata Ketua Bidang Politik DPP PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis merupakan pelanggaran terhadap UU No 34/2004 tentang TNI. Kalau untuk yang sudah pensiun dan kemudian menggalang dukungan politik, itu juga hanya boleh terbatas pada keluarga/istri-istri TNI dan para
purnawirawan. “Barangkali kalau hanya seperti itu tak ada masalah karena mereka punya hak pilih, tapi kalau kemudian mengajak TNI yang masih aktif untuk menjadi tim sukses, ini merupakan pelanggaran berat,” ujarnya.
Purnawirawan berpangkat terakhir mayor jenderal itu menambahkan, untuk mencegah adanya politik praktis masuk di jajaran TNI, perintah Panglima TNI tidak hanya cukup dengan surat atau perintah saja. “Harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dengan melibatkan para komandan satuan komando maupun satuan- satuan teritorial,”jelasnya.
Sementara bagi yang sudah pensiun, lanjut dia, yang bersangkutan sudah menjadi sipil dan tak punya kekuasaan untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI lagi.Karena itu, kalau masuk partai pun dia sama seperti kader lain. Soal dugaan adanya gerakan purna-wirawan yang ingin menjatuh-kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Hasanuddin menilainya sama dengan ancaman yang datang dari kelompok sipil lain.
Termasuk juga ketika ada purnawirawan yang terlibat dalam tim sukses tokoh yang hendak maju di pilpres. Sebelumnya,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengaku khawatir atas manuver sejumlah purnawirawan TNI dalam kegiatan politik praktis yang bisa mengganggu netralitas prajurit TNI.
Untuk mengantisipasi keterlibatan prajurit TNI dalam politik, Panglima TNI pun memerintahkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI untuk tetap menjaga netralitas politik. Penekanan itu disampaikan Agus kepada para pangdam, pangarmabar, pangarmatim, serta pangkoopsau I dan II melalui Surat Telegram (ST) No ST/175/2012 tertanggal 17 Februari 2012.
Para petinggi di jajaran TNI itu diperintahkan agar menginstruksikan satuan jajaran di bawahnya untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan politik praktis. Menurut Kadispenum Puspen TNI Kolonel Cpl Minulyo Suprapto, instruksi Panglima TNI ini merupakan perintah dan penekanan ulang untuk dilaksanakan seluruh prajurit dan PNS di jajaran TNI.
“Hal ini terkait dengan adanya sejumlah mantan jenderal TNI yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan pilkada maupun menjadi salah satu kontestan yang dalam kegiatannya sampai ke daerah-daerah,” ungkap Minulyo.
Wakil Sekjen DPP PKS yang juga Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq juga menilai penegasan Panglima TNI sangat tepat. Sebab, indikasi keterpengaruhan prajurit dalam pilkada sudah terjadi, khususnya ketika ada calon purnawirawan atau incumbent yang dominan. rahmat sahid
0 komentar:
Post a Comment