JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Inggris, Simon Fraser menyatakan pemerintah Inggris memiliki sikap politik yang jelas untuk masalah Papua.
"Pemerintah Inggris memiliki sikap jelas untuk hal ini, kami tidak mendukung separatisme dan kami hanya mengakui Papua sebagai bagian Indonesia," ujar Fraser dalam diskusi dengan sejumlah cendekiawan dan mahasiswa di Sekolah Pasca Sarjana Paramadina, di Menara Energi, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Pemerintah Inggris, lanjut Fraser, menyadari ada beberapa kelompok di Papua yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tetapi dia yakin pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya ini.
"Kami tentu ingin agar masalah Papua diselesaikan. Namun, tentunya kami ingin penyelesaian yang damai dan bisa memakmurkan masyarakat setempat," tegasnya.
Sehingga, tambah dia, pemerintah Inggris tetap berupaya membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah di Papua. Misalnya dengan menanamkan investasi di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Duta besar kami baru saja berkunjung ke Papua untuk melihat situasi di sana. Dan salah satu perusahaan Inggris, BP, juga memiliki operasi yang besar di Papua," papar Fraser.
Selain soal Papua, Fraser menegaskan, Indonesia memiliki arti penting bagi Inggris baik dari sisi ekonomi dan politik.
Dari sisi ekonomi, Inggris bertekad untuk terus meningkatkan hubungan dagang dengan Indonesia.
"Pada tahun 2011, hubungan dagang Indonesia-Inggris bernilai sekitar 2,5 miliar dolar AS. Dan kami bertekad untuk meningkatkannya hingga dua kali lipat pada 2015," kata Fraser kepada Kompas.com.
Bukti lain pentingnya nilai Indonesia adalah Inggris menambah staf kedutaannya di Jakarta.
"Staf Kedutaan Besar kami di Jakarta kian bertambah. Jumlahnya kini 10 persen lebih banyak dari tahun lalu," kata Fraser.
Dia menjelaskan bahwa penambahan staf ini sejalan dengan kian luasnya cakupan kerjasama kedua negara.
Kemitraan kedua negara belakangan ini, lanjut Fraser, berkembang ke berbagain sektor seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, pendidikan, demokrasi dan lain-lain.
KOMPAS
0 komentar:
Post a Comment