JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Keamanan Nasional (Kamnas) Yorrys Raweyai menganggap jika draf RUU Kamnas yang diajukan pemerintah sama sekali tidak memiliki urgensi yang jelas. Terlebih dalam draf tersebut juga disinggung perihal pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
"Kalau saya bilang urgensinya tidak ada. Substansinya apa sih perlu dewan keamanan. Umpamanya, kalau diindikasikan itu bisa ditangkap, membahayakan hak-hak demokrasi. Terkesan perlu sesuatu yang butuh kekuatan dengan kewenangan mendegradasi hak sipil," kata Yoris kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi I Nurhayati Ali Assegaf. Dia menegaskan jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan usulan untuk membentuk DKN. Sebab, dalam draf tersebut sama sekali tidak ada pasal yang mengarah pada legalitas represif aparat keamanan.
"Ini biasa orang belum tahu, kalau melihat DKN kan ketakutan. Semua pasal tidak ada yang menakutkan. Saya mengerti karena ada kata DKN, itu yang memicu. Tapi kan belum final," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam merespon kekhawatiran yang muncul terkait RUU Kamnas. Bahkan, di negara-negara maju sebagian besar juga telah menggunakan undang-undang semacam ini.
"Amerika punya, Singapura punya, ini kan sebagai UU yang mengatur intelijen. Ini kemanan nasional tak perlu khawatir. Pak SBY orang yang menginspirasi reformasi di tubuh TNI. Jadi tidak mungkin Pak SBY menginginkan kembali ke Orde Baru," tandasnya.
(hol) okezone
0 komentar:
Post a Comment