Menlu Filipina-Indonesia Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Sabah

JAKARTA:(DM) - Pemerintah Filipina berencana untuk memberikan bantuan hukum bagi warga Sulu yang kini ditahan oleh pihak Kepolisian Malaysia akibat menduduki daerah Sabah. Namun, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Filipina sebelum dapat memberikan dukungan kekonsuleran bagi pengikut Sultan Sulu, Jamalul Kiram III itu.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, usai menerima kunjungan formal konsultasi Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat.

"Proses ini masih terus bergulir antara pemerintah Malaysia dan otoritas pemerintah Filipina untuk memastikan agar pelaku aksi kekerasan kemarin itu ada penanganan yang baik," ujar Marty di hadapan para wartawan, Jumat 22 Maret 2013.

Dalam pertemuan bilateral yang dilangsungkan secara tertutup itu, Marty juga mendapat penegasan dari Albert, bahwa komunikasi di antara pemerintah Filipina dan Malaysia terus terjalin secara intensif mengenai konflik Sabah. "Saya memang diberikan penegasan dari Beliau bahwa komunikasi yang intens di antara dua negara terus terjalin terkait konflik Sabah ini," katanya.


Marty pun turut menyampaikan harapan Indonesia supaya konflik sengketa lahan di Sabah dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan semangat pemerintah Filipina.

Ketika ditanyakan oleh para wartawan mengapa pertemuan dilakukan secara tertutup, Marty menjelaskan bahwa pertemuan tadi merupakan pertemuan formal konsultasi dan itu sudah biasa terjadi. "Akhir-akhir pertemuan konsultasi semacam ini sudah menjadi suatu kebiasaan di antara kami. Saya pun melakukan hal yang sama, contohnya pada Kamis depan saya akan bertolak ke Singapura, juga untuk berkonsultasi dengan pejabat setempat di sana," kata Marty.

Demi melakukan pertemuan formal konsultasi semacam itu, menurut Marty, tidak akan memakan waktu yang lama. "Contohnya seperti tadi, Menlu Filipina yang datang berkunjung ke Kemlu hari ini, kemudian esok dia sudah kembali ke negaranya," kata Marty.

Perdamaian di Filipina Selatan

Perjanjian damai yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada 1996 telah mencapai perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, ketika mengunjungi Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa di gedung Pancasila, Jakarta Pusat.

"Menlu Filipina memang mengabarkan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian telah mencapai perkembangan," ucap Marty.

Lebih jauh Marty menjelaskan bahwa Indonesia selaku ketua Komite-8 diminta untuk menyampaikan perkembangan itu kepada anggota negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) lainnya. "Indonesia selaku ketua komite kemudian diminta oleh pemerintah Filipina untuk menyampaikan berita perkembangan perjanjian perdamaian ini ke anggota OKI lainnya," ucap pria yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.

Isu Filipina selatan ini merupakan isu domestik Filipina yang dilatarbelakangi perjuangan Bangsa Moro yang ingin membentuk negara tersendiri. Kemudian, mereka membentuk satu organisasi bernama Front Nasional Pembebasan Moro (MNLF) yang dipelopori oleh Nur Misuari yang kemudian menjadi ketua organisasi tersebut.

Isu ini akhirnya mendapat perhatian OKI saat Konferensi Tingkat Menteri ke-3 OKI di Jeddah, Arab Saudi. Indonesia yang sejak awal berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan OKI, akhirnya dipercaya menjadi ketua Komite-8 yang bertugas sebagai mediator antara pemerintah Filipina dengan MNLF.

(IRIB Indonesia / Viva / SL)