Proyek Pesawat Tempur KFX-Korea Distop, Negara Diduga Rugi Rp 1,6 T
KOREA:(DM) - Proyek pembangunan pesawat tempur canggih Indonesia-Korea Selatan, Korean Fighter eXperiment (KFX), yang dibangga-banggakan ternyata sudah dihentikan secara sepihak.
Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 1,6 triliun dari uang yang sudah disetorkan pada proyek tersebut.
"Kami sudah mendapatkan informasi, dalam beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Jumat (1/3).
Dia menjelaskan, sebenarnya proyek KFX itu tak pernah secara jelas dilaporkan pemerintah ke DPR.
Secara resmi, lanjut dia, pemerintah tak pernah mengajukan anggaran secara resmi dan terbuka kepada DPR untuk proyek KFX. DPR hanya mendapat laporan dari pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikutip media massa.
" Dibikin untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Kemhan mengeluarkan uang Rp 1,6 triliun. Selain itu, sudah ada sekitar 30 orang dari PT Dirgantara Indonesia (DI) yang ikut mendesain pesawat itu di Korea Selatan," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan detil masalah terkait proyek KFX tersebut. " Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tandasnya.
Dia juga menyebutkan pembatalan pihak Korea Selatan itu diduga karena masa pemerintahan Presiden SBY akan segera berakhir tahun depan.
Kerjasama Indonesia-Korea Selatan untuk membangun pesawat super canggih, di atas pesawat tempur F-16, sudah bergulir sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana US$ 8 miliar (Rp 80 triliun) yang dibutuhkan.
Seorang pejabat Kemhan pernah menyatakan pemerintah sudah menganggarkan Rp 1,35 triliun untuk keperluan proyek itu. Harapannya tahun ini akan ada lima prototipe pesawat tempur yang sudah selesai.
Senayan | Penundaan pembuatan pesawat jet tempur Korea Fighter
Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang dilakukan bersama
Korea Selatan sangat merugikan Indonesia. Karena, itu dapat mengganggu
jadwal upaya modernisasi alutsista TNI.
"Komisi I berharap, alasan teknis penundaan sementara produksi bersama pesawat tempur itu tidak berlarut-larut. Karena jika itu terjadi, jelas akan merugikan pihak Indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada JurnalParlemen, Jumat (1/3).
Mahfudz mengatakan, hingga kini pihaknya belum tahu soal alasan yang sebenarnya penundaan itu. Karenanya, masalah ini akan disinggung saat rapat kerja antara Komisi I dengan Kementerian Pertahanan.
"Jujur saja, kita belum tahu alasan sebenarnya penundaan produksi pesawat tempur dengan Korsel itu. Apakah hanya semata alasan teknis saja, atau ada alasan lainnya. Ini yang kita belum tau, dan Komisi I perlu mendapat penjelasan dalam kaitannya ini," tukasnya.
Mahfudz pun meminta Kemenhan untuk mengantisipasinya dengan mencari kerjasama di bidang pertahanan, alih tekhnologi dan produksi Alutsista dengan negara lain yang memiliki sistem pertahanan modern.
Sebenarnya, Komisi I selama ini telah mendorong Kemenhan untuk juga membuka kerjasama pertahanan yang lebih luas dengan Turki sebagai negara bagian NATO yang punya alutsista produksi sendiri. Dan selama ini pihak Turki telah menawarkan diri kepada Indonesia untuk bekerjasama. "Sayangnya Pemerintah RI sejauh ini belum merespons tawaran itu," tukasnya.
"Komisi I berharap, alasan teknis penundaan sementara produksi bersama pesawat tempur itu tidak berlarut-larut. Karena jika itu terjadi, jelas akan merugikan pihak Indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada JurnalParlemen, Jumat (1/3).
Mahfudz mengatakan, hingga kini pihaknya belum tahu soal alasan yang sebenarnya penundaan itu. Karenanya, masalah ini akan disinggung saat rapat kerja antara Komisi I dengan Kementerian Pertahanan.
"Jujur saja, kita belum tahu alasan sebenarnya penundaan produksi pesawat tempur dengan Korsel itu. Apakah hanya semata alasan teknis saja, atau ada alasan lainnya. Ini yang kita belum tau, dan Komisi I perlu mendapat penjelasan dalam kaitannya ini," tukasnya.
Mahfudz pun meminta Kemenhan untuk mengantisipasinya dengan mencari kerjasama di bidang pertahanan, alih tekhnologi dan produksi Alutsista dengan negara lain yang memiliki sistem pertahanan modern.
Sebenarnya, Komisi I selama ini telah mendorong Kemenhan untuk juga membuka kerjasama pertahanan yang lebih luas dengan Turki sebagai negara bagian NATO yang punya alutsista produksi sendiri. Dan selama ini pihak Turki telah menawarkan diri kepada Indonesia untuk bekerjasama. "Sayangnya Pemerintah RI sejauh ini belum merespons tawaran itu," tukasnya.
0 komentar:
Post a Comment