SYDNEY:(DM) — Kalangan militer Australia mencatat hanya sedikit perempuan
prajurit militer yang siap maju di baris depan pertempuan.Hanya sedikit di atas 20 militer perempuan yang mendaftar menjadi petempur Australia sejak kebijakan baru memberi kesempatan berdasarkan atas kemampuan ketimbang jenis kelamin, kata pejabat militer Australia, Kamis (25/4).
Pasukan pertahanan dan keamanan membuka beberapa tempat penuh tantangan dan bahaya bagi perempuan pada Januari, sebagai langkah penting memperbaiki citra militer, yang dihiasi tuduhan budaya pelecehan dan kekerasan seksual.
Kebijakan tersebut menempatkan Australia di antara sedikit negara yang menerapkan hal serupa seperti Selandia Baru, Kanada dan Israel.
Meski demikian, minat yang datang sejauh ini masih rendah, dengan hanya 20 lebih sedikit saja yang mendaftar dari 8.000 perempuan di kementerian pertahanan.
Demikian dikatakan Mayor Jenderal Gerard Fogarty, penanggung jawab rencana peningkatan peran perempuan dalam kontak senjata aktif selama lima tahun mendatang.
Persyaratan fisik dan mental yang cukup berat untuk melakukan pekerjaan elit tersebut, menjadi salah satu alasan rendahnya jumlah pendaftar.
“Memang kami baru memulai sejak Januari tahun ini namun kami memang sudah memperkirakan, Anda tahu, respons semacam ini yang akan muncul,” kata Fogarty kepada stasiun radio ABC.
“Perempuan saat ini lebih banyak berkontribusi dalam pekerjaan-pekerjaan cenderung lebih ringan sehingga harus memenuhi standar fisik untuk didaftarkan dan ditransfer, tentunya itu syarat yang dituntut,” ujar Fogarty.
“Meskipun tentunya tuntutan setara dan sepadan juga berlaku bagi laki-laki yang ingin dipindahkan,” tambah dia.
Lowongan yang dibuka untuk posisi di garda terdepan medan perang adalah pasukan infantri dan artileri, penyelam pembersih angkatan laut dan penjaga wilayah udara. Perempuan juga diberi kesempatan untuk memimpin unit infantri atau berperan sebagai penembak jitu dan komandan.
Saat kebijakan tersebut disahkan pada 2011, kelompok penolak kebijakan menilainya sebagai sebuah “muslihat dan pengalihan politik” dari pemerintah.
Meski demikian Komisioner Diskriminasi Jenis Kelamin, Elizabeth Broderick, yang kerap menyoroti perlakuan terhadap perempuan di tubuh militer sebagai salah satu skandal seks, pada Kamis menyatakan langkah tersebut tepat.
“Ini adalah persoalan memastikan bahwa lingkungan militer, yang selalu didominasi laki-laki, cukup kondusif untuk memberi inklusi kepada perempuan, jadi saya pikir jalan yang mereka tempuh cukup tepat,” ujar dia.
Fogarty menyebutkan kepada ABS bahwa masyarakat pelan-pelan mulai terbiasa dengan ide perempuan berdiri di garda depan medan perang.
“Kami hanya menerima sedikit sekali kritik dari berbagai segmen komunitas,” kata dia. (Antara/AFP/sae)
KABAR24
0 komentar:
Post a Comment