Soal Pemilu, Pemerintah Filipina dan MILF Bersepakat

Para anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) membawa pelontar granat di markas mereka di Camp Darapan, Provinsi Sultan Kudarat, Mindanao, dalam foto yang diambil pada 5 September 2011. Presiden Filipina Benigno Aquino III mengumumkan pemerintahnya dan MILF telah mencapai kesepakatan awal untuk menuju pembentukan wilayah otonomi Bangsamoro. 

MINDANAO:(DM) - Pemerintah Filipina dan kelompok Pembebasan Moro (MILF) bersepakat mendukung penuh pemilihan umum (pemilu) pada Mei mendatang di Mindanao, Filipina. Ketua Panel Perdamaian Pemerintah Filipina Miriam Coronel-Ferrer mengatakan hal itu sebagaimana warta AP pada Selasa (23/4/2013). "Pemerintah Filipina dan MILF sepakat pemilu akan berjalan tertib dan damai,"katanya.

Kata sepakat tersebut memang termaktub dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken   Brigadir Jenderal Cesar Dionisio Sedillo, Jr, Ketua Komite Koordinasi pemerintah Filipina tentang Penghentian Permusuhan (CCCH), dan Said Sheik, ketua MILF CCCH. Kepala Tim Pemantau Internasional  Mayor Jenderal Dato ’Fadzil Bin Mohktar bertindak sebagai saksi.

  
Ferrer mencatat MoU akan diamati sejak 22 April sampai dengan 20 Mei. Tujuannya untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah Filipina dan MILF. Selanjutnya, MoU itu menentukan peran mereka dalam pemilihan bulan depan untuk menjaga gencatan senjata dan proses perdamaian.
  
Ferrer menambahkan MoU ini juga menuntut ketaatan kedua pihak  dalam larangan senjata Komisi Pemilu dan memperbarui komitmen mereka terhadap Perjanjian Penghentian Permusuhan Umum yang ditempa pada Juli 1997 dan Kerangka Perjanjian tentang Bangsamoro.
  
Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak berkomitmen untuk memastikan gerakan tanpa hambatan dan penyebaran personel pemilu dan peralatan dan personel dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) di daerah-daerah yang didominasi MILF, dan untuk membentuk  Pos Pemantauan Gencatan Senjata dan tim tanggap cepat.

KOMPAS