Mantan KSAD Menanggapi Polemik KRI Usman-Harun

Jakarta:(DM) - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo jadi salah seorang yang geram menyusul protes Singapura soal nama KRI Usman-Harun. Negara Singapura, menurut Pramono, dinilai tidak menampilkan sikap terpuji sebagai negara bertetangga yang semestinya saling menghormati urusan dalam negeri masing masing. "Singapura macam-macam, kita kencingi saja mereka," ajak Pramono, saat di Balikpapan, Jumat 21 Februari 2014.

Pramono mengatakan, pemberian nama KRI Usman-Harun jadi kewenangan dalam negeri Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan KKO Usman dan Harun menjadi pahlawan yang gugur saat melaksanakan tugas di medan perang. "Keduanya berangkat setelah mendapatkan surat perintah dari negara. Artinya mereka melaksanakan tugas negara dan bukan teroris," tegasnya.

Protes Singapura ini, menurut Edhie adalah suatu bentuk intervensi atas suatu negara lain yang berdaulat. Pemerintah Indonesia juga tidak terlalu emosional saat Singapura tidak kunjung memulangkan para koruptor BLBI yang diduga bersembunyi di negara itu. "Indonesia ubah nama KRI Usman-Harun, tapi kembalikan juga buronan BLBI," paparnya.


Edhie meminta pemerintah agar mengabaikan keberatan Singapura ini yang sudah dilayangkan ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam hubungan dua negara bertetangga, dia berpendapat Indonesia punya nilai tawar yang lebih besar dibandingkan Singapura.

"Mereka larang kapal Usman-Harun, Indonesia juga bisa melarang kapal mereka lewat di perairan Indonesia. Mereka tidak jual BBM lagi, kita juga tidak usah beli lagi dari mereka."

Namun, Edhie mengatakan, konflik Singapura-Indonesia harus diselesaikan secara beradab. Menurutnya masing masing negara harus belajar untuk saling menghormati urusan dalam negeri negara lain. "Diselesaikan secara diplomasi, meskipun saya mantan tentara, perang adalah pilihan terakhir," ujarnya.

Pramono Edhie Wibowo merupakan salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat. Dia merupakan capres yang akan mengklaim akan bertindak tegas saat menyikapi permasalahan dalam maupun luar negeri Indonesia.

Tempo