Pembentukan Negara Bagian Muslim di Filipina Selatan

MINDANAO:(DM) - Pemerintahan Presiden Filipina Benigno Aquino berjanji meloloskan Hukum Dasar Bangsa Moro untuk membentuk negara bagian Muslim di Filipina selatan.

Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Filipinah Mar Roxas menyampaikan hal tersebut saat peresmian kantor Komite Peralihan Bangsa Moro (BTC), Sabtu (8/2). BTC bertugas untuk menyusun Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar Bangsa Moro.

Aquino bersama dengan koalisi politiknya bertekad untuk mengakhiri sedasawarsa konflik di bagian selatan negara itu. "Kepemimpinan Presiden Aquino memastikan dan memantau berbagai peristiwa, khususnya mengenai isu dari bagian Hukum Bangsa Moro. Jika perlu, kami akan menjalani debat selama 24 jam, karena kita tidak akan menunda itu sebagai taktik legislatif untuk mengatakan tidak," kata Roxas menekankan.


"Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan mencari cara," tambahnya. Panel perdamaian pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menyelesaikan persetujuan kerangka kerja mereka mengenai Bangsa Moro dengan menandatangani lampiran yang terakhir bulan lalu di Malaysia.

BTC mengharapkan untuk menyerahkan rancangan Hukum Dasar kepada Presiden Aquino, sebagai piagam bagi negara bagian Bangsa Moro di masa depan, pada Mei. Kemudian Aquino akan mendukung dokumen itu ke Kongres untuk disahkan sebagai bagian penting dari undang-undang.

Pembentukan negara bagian Muslim setelah disetujui oleh pemerintah harus diserahkan kepada parlemen negara ini untuk diratifikasi. Umat Muslim saat ini berjumlah lima juta dari total 92 juta populasi Filipina. Mayoritas umat Islam saat ini menempati kawasan barat gugusan kepulauan Mindanao dan kepulauan terdekat seperti Sulu serta Palawan di Filipina selatan.

Pembentukan negara bagian Muslim di wilayah selatan termasuk bagian dari kesepakatan bersejarah antara pemerintah Manila dan MILF yang dinilai sebagai kelompok gerilyawan selatan terpenting yang ditandatangani selama proses perundingan damai antara kedua pihak sejak 7 Oktober 2012 hingga kini dengan mediator Malaysia.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, rencananya hingga tahun 2016 yakni sebelum berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Aquino, wilayah selatan dengan luas 17 ribu kilometer persegi akan menjadi daerah otonomi lebi besar di bidang pajak dan penerapan hukum Islam.

Selain itu, pemerintah Filipina pada Oktober tahun lalu menerima bahwa 75 persen hasil bumi dan kekayaan alam serta hasil tambang di wilayah otonomi Mindanao diserahkan kepada MILF. Sampai saat ini diprediksikan empat kesepakatan damai antara MILF dan pemerintah pusat  terkait pembagian kekuasaan yang harus ditandatangani kedua pihak sehingga kesepakatan final dapat diraih. Di antara kesepakatan tersebut adalah mekanisme penyerahan senjata oleh MILF kepada pemerintah secara transparan.

Namun terdapat kendala lain bahwa hak-hak dan kewenangan yang diberikan kepada MILF tidak mungkin terjadi tanpa revisi undang-undang dasar dan federalisasi struktur pemerintahan Filipina. Urgensitas masalah ini adalah perubahan dalam undang-undang sampai saat ini masih mendapat penentangan dari elemen pemerintah.

(IRIB Indonesia/MF)