Suasana ruang kerja PT Dirgantara Indonesia. ©2014 merdeka.com/nurul julaikah
BANDUNG:(DM) - PT. Dirgantara Indonesia (DI) enggan dianggap bermasalah seperti maskapai PT.Merpati Nusantara Airlines (MNA). Walau sama-sama perusahaan BUMN terlilit utang, tapi industri strategis ini mempunyai kontrak dengan perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri.
"Di cashflow masih ada kontrak baru. DI punya kontrak baru. Bukan utang ke pihak tiga," ujar Direktur komersial dan restrukturisasi Budiman Saleh di kantornya, Bandung, Jumat (14/2).
Budiman mengakui, PT DI dulu pernah masuk ke jurang kebangkrutan. Bank menyatakan pabrik didirikan Presiden Ketiga B.J Habibie ini pailit pada 2010. Utang produsen CN 250 Gatotkaca ini ke pemerintah mencapai Rp 3,8 triliun.
Supaya tak ambruk, direksi PT DI mengajukan dana restrukturisasi dan revitalisasi (RR) dari PPA kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan serta meminta persetujuan kepada DPR.
Sebelum minta tolong ke DPR, Budiman mengatakan pihaknya langsung memetakan nominal utang, baik kepada pemerintah, swasta, maupun sesama perusahaan pelat merah. Itu menurutnya, yang membuat nasib PT DI tak seburuk Merpati saat ini.
"PT DI waktu itu kolaps, saya bilang ke pak Dirut, satu peta-petain utang-utang ke pemerintah seperti apa, utang ke swasta seperti apa. DI utang ke pihak ketiga tidak seperti Merpati, kita lebih banyak ke utang ke pemerintah," jelasnya.
Menurut Budiman, utang yang besar ke pemerintah berawal sejak zaman Habibie. Ketika itu pemerintah memberikan utang, namun tidak jelas kapan harus mengembalikan, dan berapa cicilannya.
"Waktu Bu Anny (Wakil Menteri Keuangan periode 2010) bilang semua yang diinjeksi harus jelas pengembaliannya, jangan jadi pinjaman "skeleton", kita langsung buka, diaudit BPK," terangnya.
Mulai 2011, PT DI melakukan program restrukturisasi. Karena masih memiliki kontrak, pemerintah pun percaya mengucurkan dana restrukturisasi dan revitalisasi (RR) sebesar Rp 675 miliar untuk menjalankan kontrak.
Pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada DI dengan menanamkan modal negara, meskipun tidak semua dari yang diminta PTDI.
Perusahaan ini pun sempat meminta penyertaan modal negara sebesar Rp 2,06 triliun, namun pemerintah cuma menyetujui Rp 1,4 triliun. Prosesnya, Rp 1 triliun dicairkan pada November 2012, sedangkan sisa Rp 400 miliar digelontorkan sebulan sesudahnya.
Budiman meyakini, pemerintah mau membantu PT DI karena saat itu berhasil meyakinkan semua pihak, bahwa pabrikan pesawat satu-satunya di Asia Tenggara ini punya banyak rekanan dan pelanggan di luar negeri.
"Selain program ini (kontrak) Kemenkeu, BUMN, dan DPR masih percaya, karena banyak industri raksasa dunia yang masih bergantung sama PT DI," tukas Budiman.
Sebagai informasi PTDI telah menjadi penyedia komponen untuk Boeing, Airbus, Eurocopter, dan bahkan untuk EADS (Perancis). Untuk mitra-mitra tersebut, BUMN berpusat di Kota Kembang ini sukses ditunjuk sebagai pemasok tunggal.
Merdeka
0 komentar:
Post a Comment