Pulau Terluar Indonesia Rawan
KEPRI:(DM) - Selain Natuna, ternyata masih ada puluhan pulau terluar Indonesia yang rawan diklaim oleh negara lain karena posisinya yang sangat strategis.
"Pertahanan laut kita harus kuat mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Pulau-pulau terluar tersebut, sambung dia, digunakan sebagai titik-titik batas terluar pengukuran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi," ingatnya.
Seperti diberitakan, China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.
Kekayaan Alam Laut Natuna
Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap pemerintah China yang telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka.
Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina.
"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna. Adalah sebuah keniscayaan kita memperkuat sistem pertahanan kita di kawasan," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Bukan tanpa alasan China mengklaim kawasan Natuna tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, China tergiur dengan kekayaan alam yang ada di Natuna. "Tentu saja China sangat 'ngiler' dengan sumber daya alam yang terkandung di kawasan Natuna yang sangat kaya," sambungnya.
Oleh sebab itu, anggota Fraksi Partai Hanura ini meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. "Suhu politik diplomasi sudah pasti akan memanas bila kita mempertahankan Natuna sebagai wilayah kita. Tapi Indonesia tak boleh gentar," harapnya.
China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Agar Natuna Tak Senasib dengan Sipadan & Ligitan
Negara China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masuk ke dalam peta wilayahnya.
Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi.
Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, terutama hukum dan ekonomi.
"Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri (internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf, membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar, apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat (13/3/2014).
Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia, Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa lalu," tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk menekan china agar tidak bersikap 'aneh-aneh' dengan Natuna.
"Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya.
Sebelumnya Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini menuturkan China telah memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta Laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.
Okezone
KEPRI:(DM) - Selain Natuna, ternyata masih ada puluhan pulau terluar Indonesia yang rawan diklaim oleh negara lain karena posisinya yang sangat strategis.
"Pertahanan laut kita harus kuat mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Pulau-pulau terluar tersebut, sambung dia, digunakan sebagai titik-titik batas terluar pengukuran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi," ingatnya.
Seperti diberitakan, China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.
Kekayaan Alam Laut Natuna
Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina.
"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna. Adalah sebuah keniscayaan kita memperkuat sistem pertahanan kita di kawasan," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Bukan tanpa alasan China mengklaim kawasan Natuna tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, China tergiur dengan kekayaan alam yang ada di Natuna. "Tentu saja China sangat 'ngiler' dengan sumber daya alam yang terkandung di kawasan Natuna yang sangat kaya," sambungnya.
Oleh sebab itu, anggota Fraksi Partai Hanura ini meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. "Suhu politik diplomasi sudah pasti akan memanas bila kita mempertahankan Natuna sebagai wilayah kita. Tapi Indonesia tak boleh gentar," harapnya.
China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Agar Natuna Tak Senasib dengan Sipadan & Ligitan
Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi.
Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, terutama hukum dan ekonomi.
"Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri (internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf, membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar, apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat (13/3/2014).
Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia, Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa lalu," tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk menekan china agar tidak bersikap 'aneh-aneh' dengan Natuna.
"Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya.
Sebelumnya Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini menuturkan China telah memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta Laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.
Okezone
0 komentar:
Post a Comment