JAKARTA:(DM) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan pulau-pulau terluar Indonesia menjadi prioritas pengawasan TNI. Khususnya penataan pulau terluar yang belum maksimal. Hal itu diungkapkan Gatot usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).
“Yang menjadi prioritas pulau-pulau terluar, terdepan daerah perbatasan ini harus kita tuntaskan, semua tempat harus ada listrik, tempatnya tertata, komunikasi terintegrasi, apapun yang kejadian di perbatasan bisa kita pantau dari sini. KSAL bisa lihat dari tempatnya, KSAD juga sama” jelasnya. Meski pulau terluar mendapatkan prioritas, Gatot mengaku, TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan. “Hanya aktivitas dan rentang kendali yang dipermudah,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gatot mengaku, TNI juga mengamati perkembangan yang terjadi di tingkat regional dan internasional. Termasuk ancaman terorisme negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “TNI Menyiapkan prajurit untuk BKO dengan kepolisian, kita mengimbau dan mengajak juga ke ormas Islam, Hindu untuk sama-sama menjaga keamanan dan menunjukkan Kebhinekaan,” ucapnya.
Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman menjelaskan, pelaksanaan Rapim TNI 2016 membahas berbagai hal seperti perkembangan regional dan kawasan. Dalam Rapim tersebut beberapa kementerian juga memberikan pembekalan seperti, Menko Polhukam yang memberikan pembekalan mengenai penanggulangan ancaman sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan nasional, faktor-faktor penghambat disahkannya RUU Kamnas menjadi Undang-Undang, serta hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian peserta Rapim TNI.
Ilustrasi pulau-pulau kecil
“Ada juga pembekalan oleh Menteri Luar Negeri terkait kebijakan politik luar negeri yang erat dengan pertahanan negara, fungsi pengamanan wilayah perbatasan dan pelaksanaan operasi di lingkup internasional terkait diplomasi luar negeri yang mampu menunjang pelaksanaan pengamanan perbatasan baik di wilayah darat, laut maupun udara,” ujarnya.
Menurut dia, peran TNI diharapkan mendukung kebijakan luar negeri. Serta pembekalan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai belum sinkronnya program pengelolaan wilayah pertahanan dan pembangunan di daerah, kebijakan Kemendagri dalam mendukung pembangunan di daerah melalui Program TMMD.
0 komentar:
Post a Comment