SEOUL:(DM) - Korea Selatan resmi memulai proyek mengembangkan jet tempur berteknologi tinggi dalam negeri, Kamis, 21/1/2016, dengan tujuan menghasilkan enam prototipe pada tahun 2021 dan menyelesaikan pembangunan di tahun 2026.
Pejabat dari semua kelompok yang terlibat mengadakan pertemuan pertama mereka di markas Korea Aerospace Industries (KAI), selaku kontraktor utama, di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan.
Mereka adalah Lembaga Program Akuisisi Pertahanan (Dapa) Korea Selatan, Perusahaan raksasa pertahanan AS, Lockheed Martin, Kementerian Pertahanan Indonesia dan perusahaan pertahanan Indonesia yang dikelola negara, PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Pemerintah Korea Selatan berencana menghabiskan 8,5 triliun won dalam pengembangan KF-X, dan tambahan 10 triliun won untuk menghasilkan 120 jet pada tahun 2032 untuk menggantikan armada F-4 dan F-5, Angkatan Udara Korea Selatan yang sudah tua.
Dapa mengatakan negara Korea Selatan akan mengembangkan sekitar 90 item yang diperlukan untuk pesawat, termasuk radar AESA, dan optik elektronik targeting pod (EOTGP), yang pemerintah AS sebelumnya menolak untuk menyerahkan ke Korea dengan alasan keamanan.
“Tujuan kami adalah untuk melokalisasi 65 persen dari komponen pesawat,” kata Dapa dalam rilisnya.
Proyek ini juga akan dilanjutkan dengan bantuan dari Lockheed Martin yang akan mentransfer 21 teknologi yang digunakan di F-35 tempur siluman. Pada awal Desember, pemerintah AS menyetujui pengalihan teknologi dalam “bingkai besar,” menurut Dapa.
Untuk bagiannya, pemerintah Indonesia akan menginvestasikan 1,6 triliun Won dalam proyek, dan perusahaan pertahanan Indonesia akan berpartisipasi dalam proses desain dan komponen produksi. Negara ini juga akan diberikan satu prototipe dan teknologi data sesudahnya.
Tapi kekhawatiran masih tetap ada, dengan kemungkinan AS mungkin sekali lagi menolak untuk menyetujui penyerahan beberapa teknologi yang diminta oleh Seoul, sebagai negosiasi antara Dapa dan pejabat Lockheed masih berlangsung untuk daftar rincian, karena ratusan item teknis merupakan bagian (pasokan) dari mereka.
Kepala Dapa, Chang Myoung-jin mengatakan sebelumnya bahwa negosiasi akan berlanjut untuk dua sampai tiga tahun ke depan.
Selain itu, beberapa kritikus masih skeptis tentang apakah Korea Selatan akan dapat mengembangkan radar AESA dan teknologi tak terpisahkan lainnya dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Sebagai bagian dari upaya untuk mengelola risiko tersebut, karena melibatkan proyek multi-juta dolar, Majelis Nasional membentuk subkomite terdiri dari profesor dan ahli di bidang kedirgantaraan, untuk secara konsisten memonitor biaya dan jadwal dari proses pembangunan, menurut Dapa.
Dikatakan dalam rilisnya, “Kami akan mengirimkan tenaga profesional terdiri dari pejabat Dapa dan Angkatan Udara ke markas KAI dari akhir bulan ini dalam upaya untuk memaksimalkan pengawasan.”
Presiden KAI dan CEO Ha Sung-yong mengatakan, “Kami akan memusatkan semua kemampuan kita untuk berhasil dalam proyek KF-X dan berkontribusi bagi perekonomian bangsa.”
Sebelum kickoff resmi, program ini telah mengalami krisis parah setelah pemerintah AS menolak pada bulan April untuk memungkinkan Lockheed untuk menyerahkan empat teknologi inti – radar AESA, EOTGP itu, inframerah pencarian dan radio frekuensi (RF) jammer dan pencarian inframerah dan pelacakan (IRST) sistem.
Sebuah transfer total 25 teknologi termasuk dalam kesepakatan mengimbangi ditandatangani pada bulan September 2014 dengan Lockheed Martin, sebagai imbalan untuk pembelian Korea dari 40 F-35.
Di tengah meningkatnya skeptisisme tentang kelayakan program KF-X pada saat itu, Dapa mengatakan bahwa bangsa Korea bisa mengembangkan pesawat tersebut dan pemerintah AS telah berjanji untuk menyetujui transfer terhadap 21 teknologi lainnya.
Jun Ji-hye / koreatimes.co.kr/jkgr
0 komentar:
Post a Comment