KEPRI:(DM) - Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas aksi Tiongkok di perairan Natuna. Serangan yang dilakukan kapal penjaga pantai Tiongkok terhadap Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia saat sedang menangkap KM Kway Fey 10078 karena melakukan pencurian di wilayah Indonesia, dianggap telah melecehkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan akan membangun basis militer yang kuat di Natuna.
“Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana,” kata Luhut.
Luhut juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan tersebut. Presiden Jokowi tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.
“Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau,” katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa tindakan kapal patroli Tiongkok di perairan Natuna menunjukkan sikap yang tidak bagus. Alasannya, karena Indonesia merupakan salah satu negara besar di Asia.
Luhut menegaskan, apabila Tiongkok melanggar kedaulatan Indonesia, maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok atas aksi aparat mereka di perairan Natuna pada akhir pekan lalu.
Vivanews.com
0 komentar:
Post a Comment