Ini kemampuan 3 pasukan elite TNI buat bebaskan sandera di Filipina

JAKARTA:(DM)  - Indonesia menanggapi serius aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI). Intelijen, Polri hingga TNI sudah bergerak untuk mengendus keberadaan para penyandera.

Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat.

Dari sumber merdeka.com, Selasa (29/3), ada tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.

Setidaknya, ada Sat-81/Gultor, sebuah kesatuan kecil di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kemudian Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang bergerak untuk membawa WNI dari tangan Abu Sayyaf ke lokasi aman, serta Pasukan Khusus Gabungan, yang merupakan gabungan dari 3 satuan elite TNI.

Meski telah menyiapkan pasukan elite untuk menyerbu, namun Indonesia memilih negosiasi terlebih dahulu. Sedangkan pasukan tersebut tetap bersiaga setiap saat jika dibutuhkan dalam operasi pembebasan sandera.

Seperti apa kemampuan mereka? Berikut rangkumannya:

1.

Sat-81/Gultor

Satuan 81/Penanggulangan Teror atau disingkat Sat-81 Gultor merupakan salah satu satuan di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Satuan ini dipimpin perwira berpangkat kolonel dan anggotanya berisi prajurit-prajurit yang terpilih.

Untuk menjadi seorang prajurit Gultor, setiap anggotanya diwajibkan memiliki kemampuan di atas rata-rata di banding rekan-rekannya di Kopassus. Di antaranya melakukan tembak runduk (bakduk) dan freefall atau terjun bebas.

Satuan ini memiliki beberapa regu, di mana masing-masing memiliki kemampuan dalam mendukung operasi-operasi tempur, seperti pembebasan sandera. Seperti Tim Pasukan Katak (Paska) dan K9 (gugus jihandak).

Ada 4 ujian yang wajib dilaksanakan para anggotanya sebelum menjadi bagian dari Sat-81/Gultor. Seluruh proses dimulai sejak para prajurit menyelesaikan pendidikan pasukan khusus dan bergabung di markas Kopassus.

Setelah memiliki pengalaman operasi, setiap anggota wajib menjalani tes IQ, di mana syaratnya harus di atas 110. Kemudian dilanjutkan tes kesehatan, jasmani dan terjun ke lapangan.

Saat ini Satuan-81 Kopassus dipimpin oleh Kolonel Inf Thevi Zebua dengan wakil Letkol Inf Murbianto. Markas Sat-81 berada di kompleks Mako Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Grup satuan elit ini memiliki personel paling sedikit dari grup-grup lain di Kopassus.

Kopassus merupakan salah satu pasukan elite tanah air yang cukup berpengalaman menghadapi kasus pembajakan dan penyanderaan. Salah satu operasi yang berhasil dilakukan adalah operasi pembebasan sandera Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau dikenal Peristiwa Woyla.

2.

Kopaska

Komando Pasukan Katak atau disingkat Kopaska merupakan kesatuan elite di lingkungan Tentara Nasional Angkatan Laut. Jika Kopassus lebih banyak beroperasi di darat, Kopaska dikhususkan untuk melakukan operasi di tengah laut.

Pasukan ini sudah berdiri sejak era Trikora tahun 1963, dan kerap diterjunkan dalam misi setengah mustahil. Tak heran, jika latihan yang dijalani mereka lebih banyak bersentuhan dengan air.

Dalam latihannya, pelatih benar-benar menguras habis tenaga dan kemampuan mereka untuk menjadi orang-orang terbaik dari yang terbaik. Selain berotot kawat dan bertulang besi, mereka juga wajib datang dari Korps Pelaut. Syarat wajib lain harus sudah pernah bertugas di kapal TNI AL selama dua tahun atau lebih.

Setiap calon Paska tak pernah diberi tahu kapan rangkaian hellweek akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas, atau saat tidur terlelap.

Hari pertama minggu neraka ini dibuka dengan ritual melahap nasi komando bersama-sama. Nasi komando adalah hasil blenderan nasi, lauk pauk, telur mentah, minyak ikan dan terasi. Makanan ditaruh dalam satu tempat dan dimakan secara bergiliran. Jika salah satu muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu sampai tandas.

Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Setiap hari porsi tekanan terus ditambah hingga benar-benar memaksa seseorang untuk bertahan di titik maksimal.

Dengan latihan ini, tak hanya fisik yang kuat, tapi mentalnya juga seperti baja. Mereka juga pernah dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera di Somalia.

3.

Pasukan khusus gabungan

Pasukan ini dibentuk atas ide mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Tujuannya adalah untuk menyatukan operasi-operasi khusus di bawah satu komando, yakni Mabes TNI.

Pasukan ini merupakan gabungan dari prajurit terbaik di setiap pasukan elite TNI, mulai dari Kopassus, Denjaka, maupun DenBravo. Di mana masing-masing pasukan tersebut memiliki spesialiasi masing-masing dalam menguasai medan pertempuran.

"Pasukan ini berjumlah 90 prajurit dan berasal dari tiga pasukan khusus, yakni Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka Marinir TNI AL, dan DenBravo Kopaskhas TNI AU," kata Moeldoko, saat meresmikan Koopgabsus di Jakarta, Selasa (9/6/2015) lalu.

Pembentukan pasukan elite gabungan ini adalah untuk menghadapi dan menangani ancaman teror di Indonesia. Di mana TNI bisa melibatkan diri dalam menghadapi teroris berdampingan dengan Polri dan selalu siap jika mendapatkan perintah dari presiden.

Jika masuk menjadi pasukan elite di masing-masing angkatan sudah cukup sulit, menjadi bagian dari pasukan ini juga lebih sulit lagi. Alhasil, mereka yang bergabung di dalamnya memang orang terpilih dan terlatih.

"Jangan macam-macam," tegas Moeldoko.

Merdeka

Read More

Malaysia bersumpah usir kapal China jika nekat masuk lagi ke lautnya

SABAH:(DM) - Insiden 100 kapal berbendera China yang masuk perairan tangkapan ikan Malaysia pekan lalu membuat Menteri Keamanan Nasional Shahidan Kassim naik pitam. Dia mengatakan Malaysia akan bertindak lebih tegas saban kali kapal asing dari negara manapun masuk perairan mereka.

Kantor Berita Malaysia Bernama melaporkan bila Shahidan akan menerapkan sanksi hukum jika kapal asing masih melanggar wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kami, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu (30/3).

"Kapal asing tidak punya tempat di wilayah kami," kata Shahidan.

Menurut Biro Maritim Malaysia (MMEA), kapal yang ditangkap dijadikan aset Angkatan Laut Malaysia. Tidak ada lagi kapal asing sejak titik penangkapan ikan di perairan dangkal ZEE Malaysia diterapkan.

Seratus kapal dari Tiongkok terpantau berada di perairan Luconia, di sisi selatan Laut China Selatan, dekat dengan Sabah. Tentera Laut Diraja Malaysia telah mengirim beberapa kapal patroli untuk memantau situasi lebih lanjut. Pengusiran akan dilakukan jika kapal-kapal China masih saja berada di sana mencari ikan.

Namun begitu, seruan tersebut masih dalam tahap investigasi, sambil memantau adakah gangguan serupa atau tidak beberapa waktu mendatang, kata Menteri Luar Negeri Malaysia Wisma Putra.

Di parlemen, Wamenlu Malaysia Reezal Merican kerap mengungkap protes Kuala Lumpur terhadap Beijing terkait kapal mereka di masa lalu. Namun, protes tidak pernah digubris hingga insiden 100 China kapal pada 24 Maret.

Beijing mengklaim lebih dari 80 persen Laut China Selatan sebagai wilayah sah mereka. Kawasan perairan ini kaya sumber daya alam senilai USD 5 miliar. Klaim Tiongkok mengundang protes dari Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, serta Taiwan yang juga merasa berhak atas perairan kaya sumber daya alam tersebut.

Belum lama, China bersengketa dengan Indonesia karena insiden di dekat Kepulauan Natuna. Kapal nelayan Kway Fey 10078 yang hendak ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, tiba-tiba dibebaskan paksa oleh kapal penjaga pantai China. Pemerintah Indonesia mengirim nota protes.

Merdeka

Read More

Patok perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik bergeser 84 hektare

KALTARA:(DM) - Di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 84 hektare. Sedangkan patok perbatasan di Desa Kionokod dan Sumantipal di Kecamatan Lumbis Ogong sejumlah patok ditemukan berada di wilayah Malaysia.

Komandan Batalion Infanteri 521/Dadaha Yudha Letkol Inf Slamet Winarto mengungkapkan tiga wilayah perbatasan RI dengan Malaysia masih bermasalah dan belum terselesaikan hingga saat ini.

"Ketiga wilayah tersebut yaitu tapal batas RI-Malaysia yang berada di Pulau Sebatik, Desa Kinokod, dan Sumatipal di Kecamatan Lumbis Ogong, di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Kabupaten Nunukan," kata Slamet, Rabu (30/3).

Kondisi patok perbatasan yang mengalami kerusakan seperti miring, patah dan berpindah tempat disebabkan kondisi alam maupun diperkirakan ulah manusia, telah dilakukan perbaikan sesuai dengan koordinat yang sebenarnya.

Slamet menegaskan, pihaknya hanya mengikuti petunjuk sesuai kondisi di wilayah tapal batas itu. Pihaknya tidak berwenang melakukan tindakan di luar jangkauan karena masalah tapal menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami dari prajurit Yonif 521/Dadaha Yudha hanya diberikan tanggung jawab menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan tanpa melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah diinstruksikan pimpinan," pungkas Slamet seperti dilansir Antara. 

Merdeka

Read More

Korea Selatan Menggeser Posisi Cina dan Rusia Sebagai Mitra Pertahanan Utama Indonesia

JAKARTA:(DM) - Korea Selatan kini menggeser posisi Cina dan Rusia sebagai mitra utama industri pertahanan Indonesia.

China dan Indonesia pernah meratifikasi perjanjian pertahanan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 lalu. Ratifikasi perjanjian tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk pertahanan masa depan kedua Negara. Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan ke tingkat yang lebih tinggi termasuk riset pertahanan, transfer teknologi dan produksi bersama.

Sebuah klausul kerahasiaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang teknologi pertahanan juga termasuk dalam perjanjian, yang menekankan pentingnya kedua negara untuk mematuhi standar tertinggi kerahasiaan.

Apa yang menarik khususnya bagi Indonesia dalam kesepakatan dengan China adalah untuk mengamankan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan rudal jarak dekat dan jarak jauh canggih buatan dalam negeri.

Sejak tahun 2013, Indonesia dan China telah sepakat produksi bersama rudal antikapal C-705 untuk Angkatan Laut Indonesia. Namun, perjanjian kerjasama tersebut belum disahkan karena menghadapi berbagai masalah yang menghambat pengembangannya.

Hampir bersamaan, Rusia juga telah mengintensifkan pembicaraan dengan Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev bulan lalu dan rencana kunjungan Jokowi ke Rusia pada bulan Mei tahun ini.

Selama kunjungan Patrushev, Rusia menawarkan Indonesia untuk membeli sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur SU-35, helikopter, kapal selam Kilo dan peluru kendali Club S, kedua Negara juga sepakat untuk melakukan transfer teknologi yang lebih besar.

Indonesia menjalin hubungan mesra dengan China dan Rusia karena pernah merasakan pengalaman pahit embargo persenjataan dari AS dan sekutu-sekutunya, yang menuduh militer Indonesia (TNI) mendalangi serangkaian pembalasan berdarah dan serangan pasca jajak pendapat Timor Timur.

Meskipun embargo sudah dicabut pada tahun 2006, Indonesia masih segan untuk membeli lebih banyak persenjataan dari AS. Kesepakatan senjata terbesar dengan Amerika Serikat setelah tahun 2006 adalah ‘hibah’ 24 pesawat tempur F16 pada 2011, dimana Indonesia masih harus membayar US$ 460 juta untuk perbaikan pesawat.

Korea Selatan yang gigih, tampaknya memanfaatkan kebutuhan pertahanan Indonesia, terutama setelah diberlakukannya UU 2012 Industri Pertahanan yang mengatur pembelian peralatan militer dari luar negeri harus disertai dengan transfer teknologi.

Korea Selatan adalah negara pertama yang memberikan transfer teknologi untuk pembangunan kapal LPD, kapal selam dan jet tempur masa depan. Kesepakatan itu telah memposisikan Korea Selatan sebagai mitra utama pertahanan Indonesia yang terbesar, dan menjadikan Korea Selatan sebagai penyedia utama sistem pertahanan canggih dimasa depan.

Indonesia membeli tiga kapal selam Chang Bogo dari Korea Selatan pada tahun 2012 senilai lebih dari US$ 1 miliar. Sesuai dengan kontrak, dua kapal selam akan dibangun di Korea Selatan, sementara yang ketiga akan dibangun di fasilitas PT PAL di Indonesia.

Beredar berita pada akhir bulan lalu Indonesia terlambat membangun galangan kapal selam di Surabaya, juga muncul laporan teknisi Indonesia belum menerima pelatihan pembangunan kapal selam yang memadai di Korea Selatan. Teknisi dan Insinyur Korea Selatan hanya mengajar dengan demonstrasi, bukan dengan mengikutkan teknisi Indonesia untuk berlatih.

Produksi bersama kapal selam Chang Bogo dikhawatirkan hanya di atas kertas, karena teknisi Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk merakit saja, sementara semua bagian kapal selam dan sebagian besar insinyur serta teknisi kemungkinan masih akan didatangkan dari Korea Selatan.

kesepakatan lain kerjasama dengan Korea Selatan adalah proyek bersama produksi pesawat tempur semi-siluman KF-X/IF-X . Indonesia akan memberikan kontribusi sebesar US$ 1.5 miliar, atau 20 persen dari dana yang dibutuhkan untuk pengembangan pesawat, yang dijadwalkan akan mulai di produksi pada tahun 2025.

Korea Selatan bersedia untuk mentransfer 100 persen teknologi KF-X, tetapi belum ada rincian peran spesifik Indonesia dalam produksi pesawat tempur KF-X.

Walau masih ada berbagai kelemahan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan, setidaknya Indonesia sudah mendapatkan banyak ilmu pengembangan peralatan militer yang sangat berharga dari Korea Selatan,

Sebenarnya ada risiko bagi Korea Selatan mentransfer teknologi militer ke Indonesia yang juga dekat dengan China. Komitmen Indonesia untuk melindungi perangkat pertahanan berteknologi tinggi dari Korea Selatan agar tidak jatuh ke tangan negara lainnya akan menjadi ujian kredibilitas bagi Indonesia.

Sekarang tinggal kepada Indonesia agar pandai-pandai memanfaatkan dan ‘mengeruk’ ilmu pengembangan peralatan militer berteknologi tinggi sebanyak-banyaknya dari Korea Selatan, China dan Rusia.

Disarikan dari artikel di Jakarta Post/jkgr

Read More

TNI Siap Gelar Operasi Pembebasan Sandera Kapal Anand 12

JAKARTA:(DM) - Pemerintah Indonesia masih mengedepankan jalur diplomasi untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang diduga disandera kelompok militan lokal Abu Sayyaf di Perairan Filipina. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa TNI siap bergerak jika diperintahkan menggelar operasi pembebasan sandera. Bahkan, kapal perang dan patroli TNI Angkatan Laut sudah bersiaga di perairan Ambalat yang dekat dengan Filipina selatan.

“Kalau seandainya kita bisa lepaskan tidak pakai duit kenapa harus keluar duit. Tentara sudah siap, semua siap,” kata Ryamizard.

Ryamizard menjelaskan bahwa saat ini keterlibatan TNI masih dalam tahap negosiasi dengan pihak otoritas Filipina. Ryamizard beralasan, TNI menghargai kedaulatan negara Filipina. “Filipina negara orang, tak bisa asal masuk. Jika nekat, bakal semakin panjang urusannya,” ucap Ryamizard.

Ryamizard mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Filipina terkait dengan pembebasan sandera. Selain itu, ia akan menghubungi Atase Pertahanan Indonesia di Filipina untuk meminta perkembangan informasi mengenai penyanderaan tersebut. “Jika Filipina memutuskan menyelesaikan masalah itu sendiri, kami hanya bisa memonitor. Tapi, jika Filipina membutuhkan bantuan TNI, kami siap masuk,” ujar Ryamizard.

Seperti diberitakan sebelumnya, telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku kelompok Abu Sayyaf. Dalam komunikasi melalui telepon itu, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan.

metrotvnews.com

Read More

Wapres Jusuf Kalla, Tegur Menteri Susi Pudjiastuti

Jakarta:(DM) — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut, dan pengaturan sertifikasi kapal, telah mendapat restu Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Susi ini sekaligus menjawab surat dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Susi mengevaluasi berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semua pekerjaan saya pasti didiskusikan dengan Pak Presiden,” ujar Susi di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebenarnya, moratorium kapal eks pemilik asing sudah berakhir pada 31 Oktober 2015, namun, Menteri Susi tetap melarang kapal eks pemilik asing beroperasi, sebab, izin kapal-kapal itu telah berakhir dan tidak lagi diperpanjang.

Sementara, dalam suratnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan Susi telah membuat ribuan kapal nelayan yang besar, baik kapal eks pemilik asing maupun kapal nasional, tidak bisa beroperasi.

Akibatnya peningkatan angka kemiskinan terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, dan pengangguran di Maluku.

Selain itu, lantaran banyak kapal tidak beroperasi, pasokan ikan ke industri pengolahan ikan berkurang di Bitung.

“Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulawesi Utara, sumbernya dari gubernur setempat,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

Terkait temuan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.

Selama ini, dia menuturkan, banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Dulu, untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI telah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Menteri Susi Pudjiastuti.

Sumber: Kompas.com

Read More

Kontak Senjata Kapal TNI AL dan Tiongkok di Natuna

Jakarta:(DM) – Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) memastikan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dalam keadaan aman, meski terjadi kontak senjata antara kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut dengan kapal Tiongkok dan Taiwan.

“Tidak ada apa-apa. Semua masih under control. Operasi yang dilakukan bukan kali ini saja. Sejak dari dulu. Terbukti mereka tidak berani masuk Natuna,” ujar Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat di Jakarta, Senin, 28/3/2016.

Hingga saat ini, lanjut dia, prajurit dan anggota baik yang ada di Lantamal Ranai, maupun personil gabungan TNI AD dan TNI AU yang ada di sekitar Natuna terus melakukan penjagaan dan operasi.

Dia tidak menampik jika insiden tersebut sempat membuat pejabat negara seperti Menlu, Menhan dan Presiden kecewa atas perilaku dari Tiongkok.

Laksma Hutabarat menegaskan, kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan.

Laksma Hutabarat mengatakan semua siap mengambil tindakan jika hal darurat terjadi. Dia menjelaskan, penjagaan di perairan tak bisa disamakan dengan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Dari setiap marta sudah ada mekanisme penjagaan masing- masing.

“Patroli dari Angkatan Laut selalu rutin dilakukan dan penegakan hukum akan dilakukan jika ada negara lain yang coba mengusik Natuna dan perbatasan Indonesia,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan, operasi Angkatan Laut tidak siaga dalam satu titik.

Prajurit dengan alutsistanya berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar.

“Untuk melakukan penindakan juga tidak perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki TNI AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer,” tuturnya.

Namun, Laksma Hutabarat tidak bisa membongkar semua alat kelengkapan alutsista dan jumlah personil yang menjalankan operasi di wilayah itu karena bersifat rahasia dan merupakan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia.

“Sejauh ini tidak perlu ada yang dirisaukan oleh publik terkait pengamanan di Natuna. Saya menjamin tak akan ada ancaman serius yang bisa merebut Natuna dari Indonesia,” Laksma Hutabarat.

Antaranews.com

Read More

Satradar 215 Congot Ikut Pantau Basis Militer di Pulau Christmas, Australia

Kulon Progo:(DM) – TNI AU akan melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan / alutsista Satuan Radar 215 Congot di Kulon Progo, Yogyakarta.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) I, Marsma TNI Noviyan Samyoga di Kulon Progo, Rabu (23/3/2016) mengatakan, TNI AU berencana melakukan pergantian alat utama sistem persenjataan / Alutsista di beberapa lokasi, termasuk pergantian alutsista di Satradar Congot.

“Kalau Satradar Congot dilengkapi radar yang lebih baik, selain berfungsi sebagai ketahanan negara, juga dapat untuk keamanan penerbangan,” ujar Marsma Samyoga, usai bertemu Bupati Hasto Wardoyo.

Menurut Marsma Samyoga, lokasi Satuan Radar 215 Congot sangat strategis dalam pengamanan wilayah dan ketahanan negara karena berdekatan dengan pulau Christmas yang menjadi pusat militer Australia.

“Jangan dibayangkan Australia sangat jauh. Pulau Christmas Australia hanya berseberangan laut sehingga keberadaan Satradar Congot, sangat strategis bagi ketahanan negara. Untuk itu, perlu ada peremajaan peralatan terbaru,” ujarnya.

Kebaradaan Satradar Congot dan bandara internasional yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon akan saling memperkuat.

Terkait rencana pembangunan bandara yang berbatasan langsung dengan Radar Congot, TNI AU sangat mendukung. Satradar berfungsi dalam pertahanan udara. Sedangkan bandara akan memiliki radar sendiri untuk fungsi keselamatan penerbangan.

Menurutnya, fungsi keduanya justru akan saling memperkuat. Keberadaan Satradar Congot dan Radar Penerbangan yang saling berdekatan ini menjadi model yang bagus sekali, antara fungsi keselamatan penerbangan dengan fungsi pertahanan udara menjadi satu lokasi.

“Hal ini yang menjadi unik di Satradar Congot Kulon Progo,”.

Hingga saat ini, belum ada rencana pemindahan lokasi Satradar Congot, tetapi akan dilakukan penggantian radar yang teknologinya lebih maju. Ke depan rencananya TNI AU akan membeli beberapa radar dan salah satunya perlu dilakukan penggantian di Congot.

Republika.co.id

Read More

Kapal Selam Canggih yang Dipesan RI dari Korsel Mulai Melaut

Upacara serah terima kapal selam di Seoul (Foto: M Aji Surya/detikcom)

Seoul:(DM) - Kapal selam dengan kode Hull Number H.7712 tersebut meluncur ke lautan di Demaga Okpo (24/3/2016). Seketika, air biru terbelah jadi dua dengan deburan yang slow motion. 

Disaksikan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, bersama Dubes RI John A Prasetio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, kapal selam pertama dari 3 unit pesanan Indonesia itu memulai kariernya dalam mengamankan teritorial Indonesia.

Proses pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2013 di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Okpo, Korea Selatan. Semua prosesnya di bawah kendali pengawasan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam (Satgas Yekda KDSE DSME209) yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, M.A.P., M.Tr (Han). 

Sesuai dengan kontrak, pembangunan kapal selam pertama dan kedua dilaksanakan di galangan kapal DSME. Sedangkan untuk pembangunan kapal selam ketiga akan dilaksanakan di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan proses Transfer of Technology (ToT). 

Guna meraih kesuksesan dalam pembangunan kapal selam ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perkapalan ini telah mengirimkan sejumlah 113 insinyur ke DSME, Korea Selatan, untuk terlibat dalam proses ToT dan pembelajaran pembangunan dan pengembangan kapal selam secara mandiri melalui tahap On the Job Training (OJT). 

Kapal Selam Diesel Elektrik DSME209 yang merupakan produksi ekspor pertama kali pemerintah Korea Selatan tersebut merupakan pengembangan dari kapal selam tipe Chang Bogo Class milik Republic of Korean Navy (ROK Navy) dan Kapal Selam tipe Cakra klas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. 

Menurut Atase Pertahanan KBRI Seoul, Kolonel Laut (T) Aditya Kumara, kapal selam ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan  kecepatan ± 21 knot di bawah air, dan dengan ketahanan berlayar lebih dari 50 hari. Secara umum kapal selam DSME209 ini memiliki beberapa kelebihan dari sisi teknologinya, seperti State of The Art technology yang meliputi Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accomodation. 

Selain dipersenjatai torpedo berukuran 533 mm dengan fasilitas 8 (delapan) buah tabung peluncurnya, kapal selam ini juga dirancang untuk mampu men-deploy ranjau laut, meluncurkan rudal anti kapal permukaan, serta mampu melepaskan Torpedo Counter Measure (TCM).

Pejabat AL Korsel, Menhan Ryamizard Ryacudu, dan Dubes RI John A Prasetio (Foto: M Aji Surya/detikcom)

Dalam rangkaian acara tersebut Ryamizard berkenan memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) orang karyawan dari galangan kapal DSME yang dinilai telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses desain dan pembangunan kapal selam Indonesia tersebut. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan akan dijadikan sebagai landasan dan motivasi yang kuat dalam rangka meraih kesuksesan pembangunan kapal selam diesel elektrik sesuai rencana dan yang diharapkan.

Ryamizard bersyukur pembangunan kapal sesuai jadwal. "Salah satu hal penting dalam kerja sama ini adalah transfer teknologi agar Indonesia mandiri. Pengiriman 186 personel ke fasilitas DSME dimulai November 2013 sampai dengan Februari 2017 mendatang," kata Ryamizard dalam sambutannya.

Delegasi Indonesia secara tidak sengaja melewati dok pembuatan fregat (kapal tempur) yang dipesan Thailand dan Inggris dan beberapa negara Eropa lain. Terlihat juga dok pembuatan oil tanker generasi baru pesanan Petronas. 
(try/try) detik

Read More

Menkopolhukam Usulkan Pangkalan Militer di Natuna

KEPRI:(DM) - Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas aksi Tiongkok di perairan Natuna. Serangan yang dilakukan kapal penjaga pantai Tiongkok terhadap Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia saat sedang menangkap KM Kway Fey 10078 karena melakukan pencurian di wilayah Indonesia, dianggap telah melecehkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan akan membangun basis militer yang kuat di Natuna.

“Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana,” kata Luhut.

Luhut juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan tersebut. Presiden Jokowi tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.

“Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau,” katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa tindakan kapal patroli Tiongkok di perairan Natuna menunjukkan sikap yang tidak bagus. Alasannya, karena Indonesia merupakan salah satu negara besar di Asia.

Luhut menegaskan, apabila Tiongkok melanggar kedaulatan Indonesia, maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok atas aksi aparat mereka di perairan Natuna pada akhir pekan lalu.

Vivanews.com

Read More

Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Ilustrasi. Presiden Hadiri Rapim TNI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki (dari kiri-kanan), Mentan Amran Sulaiman, Menlu Retno Marsudi, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Ashaf berfoto bersama pejabat tinggi (pati) TNI usai pembukaan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12/15). Dalam pembukaan rapim tersebut Presiden meminta TNI tidak terlibat dalam politik praktis, serta menyampaikan tantangan menjaga keamanan dari radikalisme dan terorisme, serta kesiapan menuju perdagangan bebas sebagai negara maritim. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta:(DM)  - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kekuatan TNI AL di kawasan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Kita memang punya pangkalan militer yang ada di Natuna, ke depan kita akan buat kekuatan-kekuatan pengamanan yang lebih baik lagi," kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo, kata dia, memberikan arahan bahwa Tiongkok adalah sahabat Indonesia sekaligus menekankan pentingnya integritas teritorial Indonesia.

Untuk itu, ia menekankan sikap Indonesia sama seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yakni mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan Tiongkok dengan Indonesia yang bermula di perairan Natuna.

"Menlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok," kata dia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengajak Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggagalan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna.

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggagalan penangkapan oleh sejumlah kapal "coast guard" Tiongkok.

Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes yang pertama masalah pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Protes kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal "coast guard" Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Selanjutnya, protes ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara "Non Claimant State" atau negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

(ANTARA News)

Read More

5 Kekuatan Militer Bangun Pangkalan di Djibouti

AFRIKA:(DM) - Tiga kekuatan militer asing, yaitu Amerika Serikat, Perancis dan Jepang, telah membangun kekuatan militer strategis di Djibouti. Sementara dua negara lain, Cina dan Arab Saudi, akan segera mendirikan basis di negara Afrika itu.

Djibouti memiliki luas tanah hanya 23.000 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk hanya 830.000 orang. Walau negara itu tidak memiliki sumber daya alam yang perlu diperhatikan, namun Djibouti menjadi negara penting di arena keamanan internasional.

Amerika Serikat menjadi kekuatan militer asing terbesar, dengan sekitar 4.000 personel di Camp Lemonier. Kehadiran militer asing terbesar kedua di Djibouti adalah mantan kekuatan kolonial negara itu, Perancis, dengan sekitar 1.900 tentara.

Jepang memiliki sekitar 600 anggota Maritime Self-Defense Force yang berotasi di fasilitas darat dan kapal angkatan laut. Mereka beroperasi di sekitar pelabuhan Djibouti.

Tiongkok dan Arab Saudi baru-baru ini telah bergabung dalam kelompok itu. Pada bulan Januari, Republik Rakyat Tiongkok telah menyelesaikan kesepakatan dengan Djibouti. Fasilitas itu menjadi pangkalan militer pertama Tiongkok di luar negeri.

Lokasi geografis Djibouti menjadi penarik kekuatan asing. Negara itu menjadi simpul kunci di Teluk Aden-Suez Canal.

Wilayah itu merupakan rute perdagangan yang sangat penting untuk ekonomi dunia, dengan dilalui sekitar 20.000 kapal. Tak hanya itu, 20 persen ekspor global tahunan melalui jalur itu.

Demikian pula, perdagangan Tiongkok dengan Uni Eropa sebesar 1 miliar dolar AS per hari, sebagian besar lewat laut dan karena itu harus menggunakan rute Teluk Aden-Suez Canal.

Camp Lemonnier, Djibouti, a former French foreign legion post taken over by the U.S. soon after the Sept. 11 terror attacks, is home to Combined Joint Task Force Horn of Africa. (MICHAEL ABRAMS/STARS AND STRIPES)

Faktor lain dari yang menjadi daya tarik Djibouti adalah kedekatannya dengan daerah potensi krisis. Tetangga terdekat Djibouti termasuk dua hot spot, yaitu Yaman dan Somalia. Kedua negara itu mengalami perang saudara dan terorisme berkembang di wilayahnya. Menjaga Djibouti tetap damai di tengah kekacauan menjadi kepentingan kekuatan asing.

Bagi Tiongkok, basis di Djibouti akan memungkinkan negara di Asia Timur itu untuk mengamankan kepentingan ekonominya yang sedang tumbuh di benua Afrika. Sementara Arab Saudi, minat negara itu di Djibouti berasal dari keterlibatan dalam perang sipil di Yaman.

Sputnik News/jkgr

Read More

Pangkalan Militer Baru TNI AU di Kalimantan

KALTARA:(DM) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) akan mendapat pangkalan baru di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Utara. Hal ini menyusul akan segera diresmikannya Bandara Internasional Juwata oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, bandara yang terletak di Tarakan itu akan diresmikan pada hari Selasa esok (22/03).

Lahan yang dimanfaatkan untuk Pangkalan Militer TNI AU di Bandara Juwata Tarakan ini seluas 39 hektar dari total luas bandara 238 hektar. Dengan begitu, adanya pangkalan militer ini tidak akan mengganggu penerbangan sipil di bandara.

Bandara Juwata telah memiliki apron (lapangan parkir pesawat) khusus bagi kegiatan militer. Apron ini nantinya akan tersambung dengan runway (landasan pacu) melalui military taxiway.

Empat Pesawat Sukhoi tiba di Bandara Juwata Tarakan (08/2015).

Menurut Kepala Seksi Operasi dan latihan pangkalan TNI AU Tarakan, Lettu Tek Fadjar Arinta, military taxiway ini nantinya akan dapat digunakan setelah hasil verifikasi Kemenhub selesai dilaksanakan. Apabila taxiway ini telah digunakan, maka apron TNI AU Tarakan dapat menampung beberapa jenis pesawat militer, termasuk empat unit Sukhoi dan dua unit Hercules.

Dengan begitu, lapangan udara tipe B yang dipimpin oleh Danlanud Kolonel Pnb Umar Fathurrohman ini pun semakin siap untuk menjaga pertahanan perbatasan di utara Indonesia.

Bandara Juwata memiliki runway 2.250 m x 45 m, taxiway 2x (82 m x 23 m) dengan 1 x (176,59 m x 23 m) taxiway ke apron TNI AU. Saat ini telah dikembangkan baik pada sisi udara maupun sisi daratnya. Pada sisi udara telah dikembangkan apron dari semula 335 m x 70 m menjadi apron baru 335 m x 97 m.

Tribunnews dan Detik.com

Read More

Detasemen Arhanud Rudal Dumai, Dilengkapi Starstreak

Dumai:(DM) – Panglima Kodam I/Bukit Barisan memastikan dalam waktu dekat, prajurit Den Arhanud Rudal 004 Dumai, Riau akan mendapatkan alutsista baru, yakni rudal pertahanan udara Starstreak dari Thales, Inggris. Alutsista ini, akan menggantikan alutsista yang ada.

Pangdam memerintahkan agar para prajuritnya tidak canggung, saat nanti mengoperasikan alutsista tersebut. Rencananya sekitar 16 unit Starstreak akan ditempatkan di Den Arhanud Rudal 004 Dumai.

Starstreak dengan platform jip Land Rover Defender

Rudal dengan teknologi mutakhir dari INggris ini akan diawaki oleh prajurit Den Arhanud Rudal 004. Mereka pun sudah dipersiapkan dengan baik untuk mengawaki Starstreak rudal tersebut.

Starstreak platrform peluncur RAPIDRanger

“Mereka sudah mendapat pendidikan dan pelatihan di Pusdik Arhanud, agar profesional mengoperasikan alutsista ini,” ujar Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewijk Pusung di Den Arhanud Rudal 004 Dumai, Jum’at (18/3/2016).

Tribunnews.com

Read More