Prajurit anak-anak Myanmar (Foto: burmesechildsoldiers.wordpress.com)
NAYPYITAW - Pejabat Perserikatan
Bangsa-Bangsa(PBB) dan pejabat militer senior Myanmar, sepakat untuk
menandatangani perjanjian penting yang berpengaruh pada militer Myanmar.
Kedua pihak menandatangani penghentian rekrutmen prajurit anak-anak
dalam militer Myanmar.
Perjanjian yang dilakukan di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw tersebut, meminta dilakukan pengiriman utusan khusus PBB mengenai masalah rekrutmen prajurit di bawah umur ini. Pemerintah Myanmar dan PBB pun nantinya akan mengatur program tentang penghentian rekrutmen yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.
"Pekerjaan paling penting saat ini adalah, memastikan anak-anak dibebaskan dari Tatmadaw (militer Myanmar) secepat mungkin. Anak-anak itu juga harus dikembalikan ke keluarga mereka dan harus mendapatkan dukungan agar menjalani hidup sehari-hari," ujar perwakilan PBB untuk urusan anak-anak di Myanmar Ramesh Shrestha, seperti dikutip UPI, Kamis (28/6/2012).
Myanmar selama ini masuk dalam daftar laporan negara yang konflik internalnya menyebabkan kondisi buruk pada anak-anak. Selama lima tahun, hal tersebut menjadi perhatian dari Sekjen PBB.
Pihak PBB pun meminta agar komunitas internasional mendukung kesepakatan yang diraih antara Myanmar dengan PBB. Selain melegakan, kesepakatan ini juga bisa menjadi uji coba terhadap Pemerintah Myanmar dalam memperlakukan anak-anak.
(faj)okezone
Perjanjian yang dilakukan di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw tersebut, meminta dilakukan pengiriman utusan khusus PBB mengenai masalah rekrutmen prajurit di bawah umur ini. Pemerintah Myanmar dan PBB pun nantinya akan mengatur program tentang penghentian rekrutmen yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.
"Pekerjaan paling penting saat ini adalah, memastikan anak-anak dibebaskan dari Tatmadaw (militer Myanmar) secepat mungkin. Anak-anak itu juga harus dikembalikan ke keluarga mereka dan harus mendapatkan dukungan agar menjalani hidup sehari-hari," ujar perwakilan PBB untuk urusan anak-anak di Myanmar Ramesh Shrestha, seperti dikutip UPI, Kamis (28/6/2012).
Myanmar selama ini masuk dalam daftar laporan negara yang konflik internalnya menyebabkan kondisi buruk pada anak-anak. Selama lima tahun, hal tersebut menjadi perhatian dari Sekjen PBB.
Pihak PBB pun meminta agar komunitas internasional mendukung kesepakatan yang diraih antara Myanmar dengan PBB. Selain melegakan, kesepakatan ini juga bisa menjadi uji coba terhadap Pemerintah Myanmar dalam memperlakukan anak-anak.
0 komentar:
Post a Comment