.jpg "Vladivostok (Mistral)")
PARIS:(DM) - Sejak awal, kesepakatan penjualan kapal serbu amfibi Kelas Mistral
antara Prancis dan Rusia sudah banyak menuai kritik dan kecaman dari
negara-negara Eropa. Kini setelah pertemuan komisi pertahanan Prancis
pada Rabu, Prancis mengumumkan akan menunda pengiriman kapal Mistral ke
Rusia karena sanksi Uni Eropa.
Pengiriman kapal Mistral pertama "Vladivostok" yang dijadwalkan akan dikirimkan bulan Oktober ini ditunda hingga bulan November. Sedangkan Mistral kedua "Sevastopol" sesuai dalam kontrak baru akan dikirimkan pada tahun depan.
Perubahan sikap Prancis ini muncul karena sanksi keras Uni Eropa terkait keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina yang dinilai merusak ketenteraman Eropa. Sedangkan sanksi-sanksi lainnya adalah pada sektor energi Rusia untuk penjualan asing, yang mana sektor inilah yang membangkitkan negara ini dari keterpurukan pasca runtuhnya Uni Soviet, dan juga sanksi untuk menggelar Piala Dunia 2018.
Pada bulan Juni 2011, Prancis dan Rusia menandatangani kesepakatan senilai USD 1,6 untuk pembangunan empat kapal serbu amfibi Kelas Mistral. Dua Mistral pertama akan dibangun oleh Prancis dalam hal ini DCNS, sementara dua Mistral lainnya akan dibangun sendiri oleh Rusia. Mistral mampu mengangkut 16 helikopter, empat kapal pendarat, 70 kendaraan lapis baja dan 450 personel untuk jangka panjang dan 900 personel untuk jangka pendek. Saat ini, ratusan personel Rusia juga sedang berada di Prancis untuk berlatih di atas Mistral.
Masih belum jelas bagaimana nasib pengiriman Mistral ini kedepannya. Tapi yang jelas, jika melanggar perjanjian, Prancis harus membayar denda miliaran dolar kepada Rusia sesuai dengan kesepakatan kontrak. Sebelumnya Prancis sempat menegaskan bahwa sanksi Uni Eropa tidak akan mempengaruhi kontrak Mistral, dan biaya yang harus ditanggung Prancis terlalu besar apabila kontrak dibatalkan. Dilema bagi Prancis.
Dari sisi Rusia, menanggapi kabar tidak menyenangkan dari Prancis ini, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, seperti yang dilansir laman RT, mengatakan bahwa seandainya kontrak Mistral batal maka tidak akan mempengaruhi rencana reformasi Angkatan Laut Rusia. Dan Borisov menambahkan bahwa jika Prancis melanggar pernjanjian, Rusia akan bertindak sesuai hukum internasional dan udang-undang kontrak.
Pengiriman kapal Mistral pertama "Vladivostok" yang dijadwalkan akan dikirimkan bulan Oktober ini ditunda hingga bulan November. Sedangkan Mistral kedua "Sevastopol" sesuai dalam kontrak baru akan dikirimkan pada tahun depan.
Perubahan sikap Prancis ini muncul karena sanksi keras Uni Eropa terkait keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina yang dinilai merusak ketenteraman Eropa. Sedangkan sanksi-sanksi lainnya adalah pada sektor energi Rusia untuk penjualan asing, yang mana sektor inilah yang membangkitkan negara ini dari keterpurukan pasca runtuhnya Uni Soviet, dan juga sanksi untuk menggelar Piala Dunia 2018.
Pada bulan Juni 2011, Prancis dan Rusia menandatangani kesepakatan senilai USD 1,6 untuk pembangunan empat kapal serbu amfibi Kelas Mistral. Dua Mistral pertama akan dibangun oleh Prancis dalam hal ini DCNS, sementara dua Mistral lainnya akan dibangun sendiri oleh Rusia. Mistral mampu mengangkut 16 helikopter, empat kapal pendarat, 70 kendaraan lapis baja dan 450 personel untuk jangka panjang dan 900 personel untuk jangka pendek. Saat ini, ratusan personel Rusia juga sedang berada di Prancis untuk berlatih di atas Mistral.
Masih belum jelas bagaimana nasib pengiriman Mistral ini kedepannya. Tapi yang jelas, jika melanggar perjanjian, Prancis harus membayar denda miliaran dolar kepada Rusia sesuai dengan kesepakatan kontrak. Sebelumnya Prancis sempat menegaskan bahwa sanksi Uni Eropa tidak akan mempengaruhi kontrak Mistral, dan biaya yang harus ditanggung Prancis terlalu besar apabila kontrak dibatalkan. Dilema bagi Prancis.
Dari sisi Rusia, menanggapi kabar tidak menyenangkan dari Prancis ini, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, seperti yang dilansir laman RT, mengatakan bahwa seandainya kontrak Mistral batal maka tidak akan mempengaruhi rencana reformasi Angkatan Laut Rusia. Dan Borisov menambahkan bahwa jika Prancis melanggar pernjanjian, Rusia akan bertindak sesuai hukum internasional dan udang-undang kontrak.
0 komentar:
Post a Comment