MEMPERKUAT TERAS NKRI ~ DUNIA MILITER

Pengiriman tanah dari Pulau Numbing ke Singapura (Pulau Numbing – Kepri), Ayoeng.doc

ANALISIS:(DM) - Pelan tapi pasti….disadari atau tidak…..bagai katak berenang dalam panci yang direbus…. tatkala para elit politik bangsa ini masih berkutat dengan kesibukannya untuk memperebutkan kekuasaan dengan upaya saling menjatuhkan dan mengambil posisi yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan….kekuatan asing semakin kuat dan matang, senyap dan meyakinkan untuk mencaplok dan menguasai negeri maritim ini. Gambar foto diatas diambil tatkala kapal penulis dengan perahu tradisional milik nelayan berpapasan dengan tongkang yang membawa tanah dari Pulau Numbing (Kepulauan Riau) yang akan dijual ke negeri tetangga Singapura.

Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga dan terbanyak dari Indonesia. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari + 581,5 km2 (224.5 mil²) pada 1960-an menjadi + 704 km2 (271.8 mil²), dan akan meluas lagi hingga 100 km2 (38.6 mil²) pada 2030. Ya, ide cemerlang ini memang digagas dengan konsep jangka panjang dan merupakan ide brilian dari Lee Kuan Yew dengan program penambahan luas lahan lewat reklamasi pantai dimulai dari 1976 sampai 2030. Proyek ini seringkali menyebabkan beberapa pulau kecil di Singapura digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna secara ekonomi (dan militer). Sengaja atau tidak pertambahan luas Singapura itu diam-diam mendekati Indonesia. Laporan intelijen mengabarkan konon hasil perluasan itu akan digunakan untuk pangkalan militer. Wilayah reklamasi itu meliputi West Bank East Bank, Jurong Phase III-B, Ubin Island, Jurong Phase IV-A Tekong Island, Jurong Phase IV-B Changi Phase 1-A, Tuas Extention Phase 4 Changi Phase 1-B, Jurong Phase I Changi Phase 1-C, Jurong Phase II Punggol, Southern Island Other Package, Sentosa Island hingga kawasan wisata Marina Bay Sands.

Untuk proyek Reklamasi ini sudah barang tentu kemana lagi kalau tidak berasal dari Indonesia. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau sampai hilang. Sebut saja Pulau Nipah yang sekarang tinggal nama. Dari 74 kapal pengeruk pasir di dunia, 54 di antaranya beroperasi di perairan Riau untuk reklamasi Singapura. Singapura membeli dengan harga sangat rendah untuk materi yang sangat berharga tersebut. Awalnya, tak lebih dari 3 dollar Singapura per kubik atau sekitar Rp 15.000. Tentu harga ini tak sebanding dengan harga pasir di dalam negeri jauh lebih mahal. Hasil ekonomis yang didapat oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, tak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Data yang kami miliki Ekspor Pasir dan Tanah yang diperoleh selama ini sangat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Ekspor Pasir tahun 2005 : US$ 9.307.264 dan tahun 2006 s/d Agustus : US$ 16.450.435, ekspor Tanah tahun 2005 : US$ 8.913.381 dan tahun 2006 s/d Agustus : US$ 6.255.501, sedangkan biaya reklamasi P. Nipah sudah mencapai sekitar Rp. 260 M dan belum selesai. Hasil Reklamasi wilayah barat membuat Singapura menjorok sekitar 12 kilometer ke tengah laut. Jika menggunakan Pasal 11 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), maka Singapura akan bisa mengklaim pelebaran batas teritorialnya dari titik reklamasi terluar tersebut. Pasal ini menyebutkan, “Untuk penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan terluar merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pantai.”

Kawasan wisata Marina Bay Sands, Ayoeng.doc

Negeri mungil ini sejatinya banyak mendapatkan keuntungan dari wisatawan yang banyak berasal dari Indonesia yang sekedar datang untuk foto selfie di kawasan patung Merlion dan berbelanja gadget di Singapura. Padahal kawasan bisnis khususnya untuk pembelian gadget di Sim Lim Square dan Lucky Plaza banyak sekali turis kena tipu dengan modus harus membayar harga warranty. Karena tidak memiliki budaya asli untuk ditampilkan maka untuk menarik wisatawan seringkali di kawasan Marina Bay Sands dan Merlion Park ditampilkan atraksi latihan dari marinir Singapura menggunakan kapal patroli jenis Rigid Inflatable Boat (RIB) buatan PT. Lundin Industry Invest di Banyuwangi.

Peta Potensi Konflik LCS, phamphongpuoc.net

Nah, sekarang bagaimana dengan kesiapan Konsep Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi, akankah gagasan dimaksud hanya dipersiapkan untuk masa pemerintahan 5 tahun ataukah akan dipersiapkan untuk jangka panjang sebagaimana Proyek Reklamasi Singapura yang memakan waktu 54 tahun. Pada saat konflik Laut Cina Selatan yang meliputi kepulauan Paracel, Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly mulai menghangat namun belum memanas ternyata China telah membangun pangkalan militer dengan mereklamasi gugusan pulau Spratly. Bagaimana dengan karang unarang dan pulau-pulau kecil lainnya ? akankah pemerintah melalui TNI AL dan marinir hanya bangga dengan membuat pos komando sederhana dan mengibarkan bendera Merah Putih ? Pemerintah harus memalingkan mukanya melakukan perkuatan Teras NKRI dan agar tidak terjebak hanya memikirkan “kemiskinan”. Hasil Kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi) disaat harga BBM dunia turun jangan hanya difokuskan untuk sekedar memberikan subsidi dalam bentuk lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Mengikuti perkembangan alutsista khususnya matra laut, seringkali kita dikesimakan dengan pembangunan kapal kapal canggih seperti SIGMA Class, Changbogo, Trimaran Klewang Class, KCR, hingga rumor rencana pembelian Kilo Class, Slava Class, Sovremenny Class, Mistral Class, dan lain-lain siluman laut yang belum kelihatan namun data eksisting berdasar dokumen foto yang penulis miliki ternyata TNI AL masih mengoperasikan kapal patroli dengan bahan dasar kayu yang dipersenjatai. Pada saat kejadian pengejaran buron teroris Mas Selamat Kastari yang konon berasal dari Indonesia, Polisi Singapura melakukan penggeledahan kapal di perbatasan perairan Singapura-Indonesia sudah menggunakan kapal patroli yang modern.

Akhir kata kiranya pemerintah mulai memperkuat Teras NKRI diwilayah laut dimulai dengan percepatan penggantian dan penambahan memperbanyak kapal patroli cepat yang modern disamping KCR dan PKR produksi dalam negeri. Dan konsep pembangunan Teras NKRI tidak boleh hanya dicanangkan untuk jangka pendek perlu Perencanaan Strategis Pembangunan jangka Menengah dan Panjang secara konsisten dan kontinyu. Diperlukan usaha nyata untuk segera melakukan reklamasi dan pembangunan di pulau-pulau terluar dan bukan sekedar pendirian pos militer dengan bendera Merah Putih.