Sydney (AFP/ANTARA) - Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengancam akan memberi sanksi jika Papua Nugini (PNG) menunda pemilihan tengah tahunnya, memicu kecaman dari utusan utama negara Pasifik tersebut.
Carr, mengutarakan di kantor diplomat pekan ini, pada hari Kamis bahwa Australia "tidak segan-segan untuk mempertimbangkan pemberian sanksi" jika PNG tidak melakukan pemilu pada pertengahan tahun 2012 seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Kami tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dunia lain untuk mengecam dan mengisolasi Papua Nugini," ujar Carr pada Sky News.
Negara miskin namun kaya sumber daya tersebut mengalami keterpurukan politik, karena pemberontakan militer pada bulan Januari yang mengakibatkan ketidakpastian selama beberapa bulan yang dipicu oleh putusan Mahkamah Agung terkait kepemimpinan.
Pengadilan menyatakan bahwa pemimpin senior Sir Michael Somare telah dipecat secara semena-mena dari jabatannya ketika ia sakit di Singapura oleh Peter O'Neill, yang akhirnya menjabat sebagai perdana menteri.
Carr menyatakan O'Neill "harus berkomitmen tegas terhadap pemilihan ini," seraya menambahkan "tanpa hal itu, pemerintahan akan dijalankan dengan salah di Papua Nugini."
Pendapatnya tersebut dikecam oleh Charles Lepani, komisaris tinggi Papua Nugini untuk Australia, yang menyatakan bahwa pendapat tersebut "spekulatif" dan tidak berdasar.
"Kami dan pemerintah Papua Nugini terkejut karena negara sahabat baik kami mengeluarkan pernyataan yang tidak bersahabat dan tidak benar tersebut," ujar Lepani pada media Fairfax.
Lepani mengatakan bahwa Carr tidak berbicara sebelumnya dengannya sebelum mengutarakan pendapatnya tersebut dan telah mengirimkan surat padanya untuk menyatakan kekecewaannya.
Hamparan Papua Nugini kaya sumber daya persediaan gas bumi, namun negara dengan jumlah penduduk 6,6 juta orang tersebut masih berada dalam kemiskinan. Pemilihan dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juni. (ik/ml)
0 komentar:
Post a Comment