Menurut Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, hingga saat ini tidak jelas apakah RUU ini akan dibahas lagi atau dikembalikan. "Kemenhan itu sebagai instrumen negara yang ditunjuk untuk menyusun RUU Kamnas hingga saat ini belum mendapatkan respons administrasi yang otentik. Jadi belum ada pemberitahuan resmi dari institusi legislatif ke eksekutif dalam hal ini Kemenhan berdasarkan prolegnas (program legislasi nasional)," kata Sjafrie di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3).
Akibatnya, menurut Sjafrie, Kemenhan sebagai penyusun RUU ini belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan. "Apakah kita membahas dulu baru dikembalikan atau membahas sambil memperbaiki. Tidak jelas sebelum ada pemberitahuan administrasi yang otentik," tegas Sjafrie.
Kendati begitu, Sjafrie berharap RUU ini tetap menjadi bagian dari prolegnas tahun 2012 dan dapat diselesaikan. "Marilah kita berpikir jauh ke depan. Bahwa suatu negara membutuhkan adanya sebuah undang-undang untuk mengatur keamanan nasional. Jika bobotnya dirasa kurang atau ada yang dinilai salah, mari kita bahas dan perbaiki," katanya. (*/OL-2)
0 komentar:
Post a Comment