AS Mulai Gelindingkan Opsi Serangan Militer ke Suriah

Rusia adalah sekutu utama internasional terakhir bagi Suriah, selain China.

Jurnas.com | SITUASI Suriah yang tak menentu, membuat Amerika Serikat gatal. Negeri adikuasa itu menyebut opsi serangan militer ke Suriah. Untuk melancarkan aksinya, Kementerian Pertahanan AS menyatakan butuh dukungan PBB.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, Kamis (31/5), mengatakan kerusuhan di Suriah baru-baru ini tak bisa ditoleransi. "Selalu penting bagi Amerika Serikat untuk melindungi setiap pilihan yang mungkin untuk bertindak pada masa depan," kata Panetta kepada wartawan di atas pesawatnya dalam perjalan menuju Singapura.

Komentar Panetta itu dikeluarkan sehari setelah Duta Besar AS di PBB Susan Rice memperingatkan tentang kemungkinan campur tangan militer AS jika Rusia menolak mencabut veto atas sanksi keras terhadap Damaskus. "Saya kira kita mungkin akan mulai melihat 'roda tercopot dari bus' ini," kata Rice.

Rice berbicara mengenai tiga skenario yang mungkin: Suriah melaksanakan kesepakatan perdamaian yang diperantarai PBB, Dewan Keamanan dapat meningkatkan tekanan atas Damaskus atau, jika itu gagal, negara asing dapat terpaksa melancarkan aksi militer.


Namun Rice tampaknya mundur dari pendirian itu pada Kamis dan tak mengulangi pernyataannya. Setelah keterangan Panetta kepada wartawan, pejabat urusan persnya, George Little, mengatakan komentar oleh Kepala Pentagon itu dan duta besar AS di PBB "tidak saling bertentangan".

"Ia (Panetta) mengatakan dengan sangat jelas bahwa kami punya semua pilihan. Ia bukan berbicara mengenai pilihan dari luar meja atau menyatakan itu lah kebijakan pemerintah," kata Little. Panetta, yang menentang aksi militer sepihak, ingin melihat lebih banyak tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad, kata Little.
Pemerintah Presiden Barack Obama menyampaikan kekecewaan terhadap penentangan Rusia bagi sanksi atas Bashar. Rusia adalah sekutu utama internasional terakhir bagi Suriah, selain China, dan telah membela Bashar dalam berbagai perdebatan di Dewan Keamanan PBB. 

AFP/Antara