Komisi I Harus Terima Pembelian Apache

Helikopter tempur AH-64 Apache (IST)

itoday - Komisi I DPR harus menerima rencana pemerintah membeli helikopter tempur AH-64 Apache dari Amerika Serikat (AS) karena peluang untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia.

"Kalau ada peluang, dari negara produsen menawarkan alutista terutama yang canggih harusnya langsung diambil karena pengadaan alutsista tergantung keputusan dari negara produsen, pemerintah AS menjual Apache harus mendapat persetujuan senat," kata pengamat militer Muhadjir Effendy kepada itoday, Senin (24/9).
Menurut Muhadjir, jika pemerintah Indonesia menganggarkan pembelian helikopter AH-64 Apache tahun 2015 belum tentu disetujui pihak AS.

"Belum tentu yang dianggarkan 2015 misalnya membeli Apache, pemerintah AS melepas Apache. Beli apache bukan seperti membeli barang kelontong, kita punya uang langsung dikirim, tapi alutsista sangat tidak gampang, saya merespek Kemhan sekarang ini yang sangat pro aktif, lobi yang sangat bagus, dulu pengadaan alutsista yang tidak mungkin, sekarang mungkin," paparnya.

Ia meminta pihak Komisi I DPR memahami bahwa untuk mendapatkan alutsista terutama dari AS tidak mudah.

"Kalau itu pengadaan dari luar mestinya mekanisme agak longgar, keputusan-keputusan yang mendadak karena perubahan skema, maka agak luwes, misalnya Apache tidak dianggarkan, kalau ada peluang, dari negara produsen, mestinya jangan dibiarkan peluang itu," jelas Muhadjir.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR merasa terkejut rencana pemerintah membeli helikopter AH-64 Apache dari AS.

Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengaku terkejut dengan rencana pemerintah membeli mesin tempur buatan Boeing itu. "Mengejutkan karena selama ini Kemenhan maupun TNI tidak pernah merencanakan pembelian heli Apache baik dalam APBN 2012 maupun RAPBN 2013 yang akan datang," kata Hasanuddin, Senin (24/9).

Itoday