Reformasi militer gagal, SBY didesak evaluasi Menhan

Ilustrasi (Istimewa)

Sindonews.com - Imparsial menegaskan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal melakukan agenda reformasi peradilan militer melalui Revisi Undang-undang (RUU) 31 Tahun 1997.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, kegagalan itu terlihat dari agenda restrukturisasi komando teritorial (Koter) yang merupakan mandat reformasi dan mandat UU TNI, tidak kunjung tuntas.


"Hingga kini, Koter masih terlibat dalam ruang non militer," ucapnya, saat konferensi pers di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (18/9/2012).

Karena itu, Imparsial mendesak SBY agar mengevaluasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Purnomo Yusgiantoro.

"Selama ini, kami menilai Kemhan di bawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro sering menjadi duri yang menghambat reformasi militer di Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, Kemhan gagal mewujudkan reformasi sektor keamanan dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik di sektor pertahanan.

Bahkan, Kemhan selama ini sering menunjukkan sikap afirmatif terhadap TNI. Sehingga menjadikan Kemhan lemah dan cenderung menjadi corong suara TNI.

Sindonews