SBY gagal dorong transparansi di sektor keamanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (dok: Istimewa)

Sindonews.com - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memiliki niat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keamanan.

Justru, sikap diam dan tidak adanya upaya koreksi dari SBY berpotensi menyuburkan praktik penyimpangan.


"Hal ini terlihat jelas dalam kasus pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) yang dicurigai ada ketidakwajaran harga, seperti pengadaan Jet Sukhoi 30 MK2 dari Rusia," kata Direktur Program Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) Al Araf saat konferensi pers di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (21/10/2012).

Tidak hanya itu, pengadaan alutsista ini juga bermasalah, karena acapkali menyalahi rencana kebijakan pembangunan postur pertahanan yang telah ditetapkan. Misalnya, kasus rencana pengadaan MBT Leopard dari Jerman.

Parahnya, kritik yang dilontarkan oleh masyarakat sipil terkait pengadaan alutsista justru direspons secara tidak proporsional dan arogan oleh Kementrian Pertahanan (Kemhan) dengan membatasi kebebasan akademik.

"Misalnya tindakan dengan memecat seorang dosen di Universitas Pertahanan hanya karena tulisannya di media massa yang mengkritik kebijakan pengadaan alutsista," pungkasnya.

 Sindonews