itoday
- Walau Kementerian Luar Negeri Indonesia bersikap tegas mengenai
masalah Israel. Namun pada kenyataannya, Kemlu tidak pernah bisa
mencampuri urusan kerjasama Indonesia-Israel, jika berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan. Sebab pengamat hubungan internasional, Hariyadi
Wirawan menilai, ada ‘orang ‘ yang lebih tinggi kedudukannya yang
berkepentingan.
“Kemlu tahu, tetapi untuk menabrak urusan itu belum ada keberanian. Tidak pernah ada sekalipun Kemlu mempertanyakan kebijakan tersebut, “ ungkap Hariyadi kepada itoday, Jum’at (16/11).
Dosen FISIP Universitas Indonesia ini menilai, ‘orang’ yang lebih tinggi dai Menlu itu, entah menteri pertahanan, atau yang lebih tinggi lagi dari menteri pertahanan.
“Tetapi kita tahu, Pemerintah Indonesia di tingkatan yang lebih tinggi itu agak ingin dan toleran terhadap kerjasama dengan Israel dengan berbagai alas an, “ ungkapnya.
Tidak hanya memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Israel, Hariyadi pun mengungkapkan adanya peranan Amerika Serikat (AS) dalam hubungan Indonesia-Israel.
“Dahulu sebenarnya ada permintaan dari AS untuk meminta Pemerintah Indonesia, untuk membiarkan Israel membantu Indonesia karena keahlian yang dimilikinya, “ jelasnya.
Hariyadi sendiri tidak tahu apakah pemberitaan yang ditulis Haaretz tersebut sifatnya terbuka di kedua belah pihak, atau baru sebatas tawaran dari Israel kepada Indonesia.
Akan tetapi, jika melihat delegasi Indonesia yang dikirimkan ke Tel Aviv, pengamat hubungan internasional ini yakin, bahwa yang mengirimkan adalah pihak Kemhan. Karena disinyalir, Kemhan sudah memiliki perangkat pertahanan dan keamanan cyber.
Uniknya, perihal kerjasama ini diumumkan oleh Israel di media mereka bukan Pemerintah Indonesia. Sebab menurut Hariyadi, Indonesia tidak akan pernah mengumumkan hal tersebut. Karena akan ada tekanan dari dalam.
Namun bagi Israel, hal ini menguntukan dirinya. Sebab hal tersebut memperlihatkan bahwa negara seperti Indonesia yang menentang keberadaan Israel saja mau bekerjasama dengan mereka.
Walau yang mengumumkan adalah pihak Israel, bukan berarti tidak ada resiko yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Namun demikian, Hariyadi memperkirakan pemerintah tidak akan mengakui adanya kerjasama tersebut.
“Pemerintah tidak akan mengakui adanya kerjasama tersebut, dan akan berusaha menutup rapat fakta yang ada dengan terus menghindar, “ pungkasnya.*
“Kemlu tahu, tetapi untuk menabrak urusan itu belum ada keberanian. Tidak pernah ada sekalipun Kemlu mempertanyakan kebijakan tersebut, “ ungkap Hariyadi kepada itoday, Jum’at (16/11).
Dosen FISIP Universitas Indonesia ini menilai, ‘orang’ yang lebih tinggi dai Menlu itu, entah menteri pertahanan, atau yang lebih tinggi lagi dari menteri pertahanan.
“Tetapi kita tahu, Pemerintah Indonesia di tingkatan yang lebih tinggi itu agak ingin dan toleran terhadap kerjasama dengan Israel dengan berbagai alas an, “ ungkapnya.
Tidak hanya memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Israel, Hariyadi pun mengungkapkan adanya peranan Amerika Serikat (AS) dalam hubungan Indonesia-Israel.
“Dahulu sebenarnya ada permintaan dari AS untuk meminta Pemerintah Indonesia, untuk membiarkan Israel membantu Indonesia karena keahlian yang dimilikinya, “ jelasnya.
Hariyadi sendiri tidak tahu apakah pemberitaan yang ditulis Haaretz tersebut sifatnya terbuka di kedua belah pihak, atau baru sebatas tawaran dari Israel kepada Indonesia.
Akan tetapi, jika melihat delegasi Indonesia yang dikirimkan ke Tel Aviv, pengamat hubungan internasional ini yakin, bahwa yang mengirimkan adalah pihak Kemhan. Karena disinyalir, Kemhan sudah memiliki perangkat pertahanan dan keamanan cyber.
Uniknya, perihal kerjasama ini diumumkan oleh Israel di media mereka bukan Pemerintah Indonesia. Sebab menurut Hariyadi, Indonesia tidak akan pernah mengumumkan hal tersebut. Karena akan ada tekanan dari dalam.
Namun bagi Israel, hal ini menguntukan dirinya. Sebab hal tersebut memperlihatkan bahwa negara seperti Indonesia yang menentang keberadaan Israel saja mau bekerjasama dengan mereka.
Walau yang mengumumkan adalah pihak Israel, bukan berarti tidak ada resiko yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Namun demikian, Hariyadi memperkirakan pemerintah tidak akan mengakui adanya kerjasama tersebut.
“Pemerintah tidak akan mengakui adanya kerjasama tersebut, dan akan berusaha menutup rapat fakta yang ada dengan terus menghindar, “ pungkasnya.*
0 komentar:
Post a Comment