Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memiliki solusi untuk skema
pembiayaan industri pertahanan nasional dalam modernisasi Alat Utama
Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI. Sebelumnya Kemhan selalu
dihadapkan dengan beberapa hambatan seperti kontrak, pembiayaan,
produksi, dan pengawasan.
"Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis (29/11).
Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan cara tahun jamak atau multiyears.
Pembiayaan tahun jamak menurut dia dinilai
tepat. Cara seperti ini juga memungkinkan produsen dari BUMN seperti PT DI dan Pindad tidak akan terkena sanksi. Sebab pembuatan pesawat atau
senjata tidak bisa dilakukan satu atau dua bulan.
"Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.
Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mencapai target.
"Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara," katanya.
Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas high level comitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak melanggar aturan
"Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis (29/11).
Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan cara tahun jamak atau multiyears.
 |
| Produksi Pesawat CN 235 PT DI |
"Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.
Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mencapai target.
"Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara," katanya.
Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas high level comitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak melanggar aturan
0 komentar:
Post a Comment