KRI Usman Harun Menuai Protes Singapura

Nakhoda Ragam Class TNI AL

Singapura:(DM) -  Pemerintah Singapura menyampaikan keprihatinannya atas rencana Indonesia untuk menamai kapal Angkatan Lautnya dengan nama KRI Usman Harun. Nama tersebut merupakan salah satu dari dua tentara AL yang dihukum mati atas peledakan kompleks kantor di Singapura pada tahun 1960-an silam.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2014), Kementerian Luar Negeri Singapura menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri K Shanmugam telah membahas masalah ini dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa. Dijadwalkan, pekan ini Menlu Shanmugam akan berkunjung ke Jakarta.

“Keprihatinan Singapura terhadap penamaan kapal AL tersebut dan dampaknya terhadap warga Singapura, terutama keluarga korban (ledakan),” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura.

“Dua marinir Indonesia tersebut dinyatakan bersalah atas pengeboman, yang menewaskan 3 orang dan melukai 33 orang lainnya,” demikian disampaikan.

Nakhoda Ragam Class TNI AL

Pemerintah Indonesia berencana memberi nama salah satu light frigate Nakhoda Ragam Class yang dibeli dari Inggris, dengan nama KRI Usman Harun. Nama tersebut berasal dari nama Osman Haji Mohamed Ali dan Harun Said yang dieksekusi mati di Singapura atas pengeboman di kompleks perkantoran setempat pada Maret 1965 silam.

Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, pengeboman tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden RI saat itu, Soekarno untuk melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap federasi Malaysia yang baru dibentuk. Saat itu, Singapura masih menjadi bagian dari federasi.

Konfrontasi yang juga dikenal dengan istilah ‘Ganyang Malaysia’ dilakukan sebagai bentuk penolakan atas masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Dua personel AL tersebut, Osman dan Harun merupakan anggota Korps Pasukan Khusus yang diperintahkan menyusup ke dalam wilayah Singapura.
Tak lama kemudian, Singapura berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka pada 9 Agustus 1965. “Singapura menganggap masa sulit dalam hubungan bilateral tersebut telah berakhir pada Mei 1973 ketika PM saat itu, Lee Kuan Yew berkunjung dan menabur bunga di makam dua marinir Indonesia,” tambah pernyataan tersebut. (detik.com)

jkgr