JAKARTA:(DM) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna, menyebutkan, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang menjadi tulang punggung kekuatan TNI AU, adalah sistem senjata yang sarat dengan teknologi tinggi, sangat dinamis dan tidak murah, sehingga untuk membangun kekuatan yang mumpuni, disegani dan memiliki deterent efect perlu perencanaan pembangunan kekuatan yang mantap.
"Selain itu, komprehensif serta up to date untuk mengantisipasi ancaman dan tantangan dalam pelaksanakan tugas TNI Angkatan Udara," kata KSAU pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI yang di pimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, di Mabesau Cilangkap, Rabu.
Menurut dia, setelah 70 tahun perjalanan dan pengabdian TNI AU kepada bangsa dan negara, tentunya banyak mengalami peristiwa dan pembelajaran kepada organisasi TNI AU.
KSAU pun menyadari dengan keterbatasan kemampuan anggaran negara dan dihadapkan dengan kompleksitas ancaman yang saat ini dihadapi negara, maka TNI Angkatan Udara melakukan analisa dan pengkajian secara logis dan sistematis tentang pembangunan kekuatan yang dikenal dengan kekuatan pokok minimum atau ’minimum essential forces’ (MEF).
Marsekal bintang empat ini berharap pada kunjungan Komisi I DPR RI dapat memberikan gambaran yang utuh tentang TNI Angkatan Udara, serta yang terpenting dari hasil kunjungan Komisi I dapat memberikan angin segar bagi TNI AU.
"Semoga kejayaan TNI Angkatan Udara sebagai salah satu deterent power suatu negara yang berdaulat dapat terwujud," kata Agus.
Sementara Ketua Komisi I Mahfud Siddiq dalam sambutannya mengatakan, kunjungannya ke Mabesau sebagai silaturahim perdana, sehingga hubungan komunikasi dan kerja sama antar Komisi I dengan TNI AU akan lebih positif dalam konteks tugas dan fungsi masing-masing.
"Kunjungan ini juga agar dimanfaatkan untuk mendengarkan secara langsung tentang hal-hal yang perlu diketahui, dipahami pada saat rapat kerja antara TNI AU dengan Komisi I," katanya.
Dikatakan, hasil kesimpulan dari Rapat Komisi I, Kemhan dan TNI, terkait dengan rencana Strategis (Renstra) modernisasi alutsista tahap II 2015-2019, Komisi I meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum agar eksistensi renstra lebih jelas dan mengikat.
“Dengan mendalami setiap unit organisasi (UO) sampai ke Mabes TNI ini akan menjadi bahan yang lebih lengkap untuk berbicara bersama-sama dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta tiga kepala sfat dalam menuntaskan konsolidasi modernisasi renstra tahap II,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Asrena KSAU Marsda TNI Suprianto Basuki menyampaikan paparan tentang Pembangunan kekuatan TNI AU menuju Minimum Essential Forces (MEF) dan Renstra TNI AU sesuai dengan tema kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Mabes TNI AU. (gor/ant)
beritasatu
0 komentar:
Post a Comment