Capres Mesir yang juga tokoh Ikhwanul Muslimin, Abdel Moneim Abul Futuh.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Calon terkemuka kelompok Islam di
pemilihan presiden Mesir menyebut Israel negara rasis dan menyatakan
perjanjian perdamaian 1979 adalah ancaman keamanan negara, yang harus
diperbaiki.
Abdel Moneim Abul Fotouh juga mengecam pembunuhan pemimpin Al Qaida Osama Bin Laden oleh pasukan khusus Amerika Serikat sebagai tindakan terorisme negara, katanya dalam wawancara Sabtu (12/5) malam dengan televisi Mesir seperti dilansir AFP.
Abul Fotouh, yang memimpin dalam pemilihan pada 23-24 Mei menurut jajak pendapat itu, dalam debat televisi sebelumnya dengan pesaing utamanya, mantan menteri luar negeri dan Ketua Liga Arab Amr Mussa, menggambarkan Israel sebagai pihak anatagonis.
Dalam wawancara pada Sabtu dengan stasiun satelit swasta CBC Mesir, ia menyatakan menentang perjanjian itu sejak pelaksanaannya.
"Saya masih melihat perjanjian perdamaian itu sebagai ancaman keamanan negara Mesir dan harus diubah," katanya.
"Perjanjian itu melarang Mesir berdaulat penuh di Sinai dan membolehkan orang Israel masuk Sinai tanpa visa, sementara mereka perlu visa untuk ke Kairo," katanya.
Perjanjian itu, tempat Israel menarik diri dari Sinai setelah merebutnya dalam perang 1967, tidak mengijinkan tentara Mesir hadir di semenanjung tersebut.
Abul Fotouh menyatakan Israel negara rasis dengan 200 hulu ledak nuklir, yang terus menimbulkan ancaman bagi Mesir.
Sebagai moderat Islam dengan dukungan baik dari garis keras fundamentalis maupun liberal, Abul Fotouh menolak menyebut Osama teroris, dengan menyatakan istilah itu digunakan Amerika Serikat untuk memukul kepentingan Muslim.
Namun, ia menyatakan pembunuhan pejuang Saudi itu terorisme negara dan Osama layak mendapat pengadilan adil, kendati ia tidak setuju dengan penggunaan kekerasan oleh Osama.
"Jika pengadilan adil menjatuhkan hukuman, maka hukuman itu harus diterapkan," katanya.
Pesaing Abul Fotouh, Amr Mussa, juga berpendapat untuk mengubah perjanjian dengan Israel itu dan menggambarkan kebijakannya terhadap Palestina sebagai masalah keamanan nasional Mesir.
Pemilihan presiden itu, yang akan masuk ke tahap kedua pada Juni jika tidak ada pemenang langsung di babak pertama, diharapkan mengakhiri masa peralihan pimpinan tentara sejak pemberontakan menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011.
Sumber: Antara, AFP
Abdel Moneim Abul Fotouh juga mengecam pembunuhan pemimpin Al Qaida Osama Bin Laden oleh pasukan khusus Amerika Serikat sebagai tindakan terorisme negara, katanya dalam wawancara Sabtu (12/5) malam dengan televisi Mesir seperti dilansir AFP.
Abul Fotouh, yang memimpin dalam pemilihan pada 23-24 Mei menurut jajak pendapat itu, dalam debat televisi sebelumnya dengan pesaing utamanya, mantan menteri luar negeri dan Ketua Liga Arab Amr Mussa, menggambarkan Israel sebagai pihak anatagonis.
Dalam wawancara pada Sabtu dengan stasiun satelit swasta CBC Mesir, ia menyatakan menentang perjanjian itu sejak pelaksanaannya.
"Saya masih melihat perjanjian perdamaian itu sebagai ancaman keamanan negara Mesir dan harus diubah," katanya.
"Perjanjian itu melarang Mesir berdaulat penuh di Sinai dan membolehkan orang Israel masuk Sinai tanpa visa, sementara mereka perlu visa untuk ke Kairo," katanya.
Perjanjian itu, tempat Israel menarik diri dari Sinai setelah merebutnya dalam perang 1967, tidak mengijinkan tentara Mesir hadir di semenanjung tersebut.
Abul Fotouh menyatakan Israel negara rasis dengan 200 hulu ledak nuklir, yang terus menimbulkan ancaman bagi Mesir.
Sebagai moderat Islam dengan dukungan baik dari garis keras fundamentalis maupun liberal, Abul Fotouh menolak menyebut Osama teroris, dengan menyatakan istilah itu digunakan Amerika Serikat untuk memukul kepentingan Muslim.
Namun, ia menyatakan pembunuhan pejuang Saudi itu terorisme negara dan Osama layak mendapat pengadilan adil, kendati ia tidak setuju dengan penggunaan kekerasan oleh Osama.
"Jika pengadilan adil menjatuhkan hukuman, maka hukuman itu harus diterapkan," katanya.
Pesaing Abul Fotouh, Amr Mussa, juga berpendapat untuk mengubah perjanjian dengan Israel itu dan menggambarkan kebijakannya terhadap Palestina sebagai masalah keamanan nasional Mesir.
Pemilihan presiden itu, yang akan masuk ke tahap kedua pada Juni jika tidak ada pemenang langsung di babak pertama, diharapkan mengakhiri masa peralihan pimpinan tentara sejak pemberontakan menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011.
Sumber: Antara, AFP
0 komentar:
Post a Comment