Mendagri perjuangkan Pulau Sebatik untuk dimekarkan

 Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, kaltim

Pulau Sebatik Layak Jadi Kota

Nunukan (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendukung pemekaran Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur menjadi otonomi baru.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, pada pertemuan dengan masyarakat Pulau Sebatik di Hotel Anniar, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Kaltim, Minggu memberitahukan kepada Mendagri dan Menko Kesra bahwa Pulau Sebatik diusulkan untuk menjadi kota.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk rencana pemekaran tersebut telah dilakukan seperti pemekaran pulau yang berbatasan dengan Malaysia itu menjadi lima kecamatan, dan pembangunan beberapa fasilitas yang dibutuhkan meskipun masih sangat terbatas.

"Saya minta dukungan pak mendagri, berkaitan dengan usulan Pulau Sebatik untuk dimekarkan menjadi kota," pinta Gubernur Kaltim ini pada pertemuan yang dihadiri tiga menteri yaitu Menko Kesra, Mendagri dan Menteri Perumahan Rakyat .


Mendagri Gamawan Fauzi pada kesempatan yang sama, Minggu mengatakan sebagai bagian dari pemerintah pusat yang diberikan kewenangan membahas masalah pemekaran wilayah, akan memperjuangkan Pulau Sebatik ini untuk dimekarkan.

Walaupun demikian, lanjut dia, pemekaran suatu wilayah harus dibahas bersama-sama antara dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan pemerintah dan harus ada kesepakatan antara kedua lembaga itu.

"Sebenarnya saya belum bisa menjawab apakah menyetujui Pulau Sebatik dimekarkan menjadi kota, karena perlu dibahas dulu bersama-sama antara pemerintah dengan DPR dan perlu ada kesepakatan bersama pula antara keduanya," katanya.

Namun dia berjanji akan membahas masalah pemekaran Pulau Sebatik menjadi daerah otonomi baru dengan 19 daerah lainnya yang juga diusulkan untuk meminat pemekaran.

Sementara Menko Kesra, Agung Laksono pada kesempatan yang sama menyatakan sangat mendukung apabila Pulau Sebatik dimekarkan menjadi kota. Asalkan seluruh persyaratan telah terpenuhi dan kebijakan moratoriumnya soal pemekaran wilayah.

Dia meminta agar usulan pemekaran Pulau Sebatik dengan melihat langsung kondisi wilayahnya yang masih jauh terkebelakang, perlu adanya kelonggaran kebijakan demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
(ANT-327/Z003)