Menhan Malaysia Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Kapal selam Malaysia, KD Tunku Abdul Rahman tiba di pangkalan angkatan laut Pulau Indah, di Port Klang, di luar Kuala Lumpur, Malaysia (3/9/2009). Transaksi pembelian dua kapal selam Scorpene, buatan perusahaan Prancis DCNS dan Navantia, Spanyol, tengah menjadi sorotan karena dicurigai melibatkan tindak korupsi dan kebocoran rahasia negara (sumber: EPA)

Terasasi mempunyai hubungan erat dengan Razak Baginda, mantan orang dekat Perdana Menteri Najib Razak

Menteri Pertahanan Malaysia Zahid Hamidi membantah membocorkan rahasia pertahanan negara.

Rahasia yang bocor itu melibatkan transaksi penjualan kapal selam Scorpene, satu dekade lalu, senilai hampir dua miliar dolar.

Oposisi di parlemen memperlihatkan dokumen, yang menjelaskan perusahaan peralatan militer Prancis membayar 36 juta euro atau setara 45 juta dolar, kepada perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Terasasi, untuk biaya apa yang disebut sebagai evaluasi kapal selam.

Terasasi mempunyai hubungan erat dengan Razak Baginda, mantan orang dekat Perdana Menteri Najib Razak.


Menhan Zahid Hamidi menjawab tuduhan oposisi itu, yang mengatakan bahwa rahasia angkatan laut itu dijual kepada perusahaan Prancis, oleh Terasasi, berkaitan dengan transaksi kapal selam.

Zahid mengatakan," Sepanjang pengetahuan saya di kementerian, hingga saat ini tidak ada informasi yang bocor dari negeri ini."

Dia juga menolak mengetahui kesepakatan antara perusahaan Prancis dengan Terasasi. Ditambahkan bahwa  kementererian tidak perlu mencariinformasi lebih banyak, menjelang pemeriksaan pengadilan di Prancis.

Namun pihak oposisi mengatakan pernyataan itu sangat kontradiksi dengan apa yang tertulis di dokumen.

Oposisi juga mepertanyakan mengenai tidak adanya aksi dari badan anti korupsi Malaysia, MACC.

Lim Guan Eng, kepala menteri di Penang mengatakan," Anda membicarakan transparansi, Anda bicara akuntabilitas, buktikan semuanya, jika MACC independen. Buktikan."

Sementara Nurul Izzah, anggota parlemen dari Lembah Pantai mengatakan," Tentu saja ini akan merusak reputasi PM Najib, ketika kasus ini melibatkan negara lain. Satu hal yang perlu saya tegaskan, bahwa kami tahu apa yang terbaik u ntuk Malaysia."

Najib Razak, yang saat menandatangani kesepakatan 10 tahun lalu, menjabat sebagai menteri pertahanan, membantah melakukan hal yang salah.

Pendukungnya dari Barisan Nasional menuduh oposisi menggoreng isu itu untuk merusak citra, menjelang pemilihan umum ke-13, yang rencananya akan dilakukan pertengahan tahun depan.

Sumber: berita satu