New Zealand Dukung Integritas Teritorial Indonesia di Papua

JAYAPURA:(DM) - Pemerintah New Zealand se­penuhnya mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua. Bahkan sa­ngat menyetujui adanya pendekatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengedepankan aspek ekonomi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di Papua. Hal ini dituturkan Duta Besar New Zealand, H.E. David Taylor didampingi Sekretaris III Dubes New Zealand, David Treacher kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua Irjen Pol. Tito Karnavian dan pejabat utama Polda di Mapolda Papua, Senin (15/4) pagi kemarin.

David Taylor menegaskan bahwa pemerintah New Zealand juga menyatakan menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan karena tak akan menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk aksi kelompok sipil bersenjata yang sering mengganggu keamanan di Papua. “Penyelesaian yang terbaik adalah semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami pilih untuk diambil,” ungkapnya yang diterjemahkan Awan Poesoro,MA, yang merupakan stafnya.


Disinggung adanya klaim sejumlah pihak bahwasanya pergerakan disintegrasi Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri” David Taylor menilai hal itu sangat lumrah terjadi, karena yang pasti pergerakan kemerdekaan di manapun pasti ada dukungannya di luar negeri. “Ya kalau dibilang ada, saya yakin ada, tapi hanya satu atau dua oknum orang di New Zealand yang mendukung pergerakan kemerdekaan di Papua. Tapi yang terpenting, kebijakan resmi pemerintah New Zealand adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua,” ungkapnya. David Taylor juga mengakui pihaknya sangat memerhatikan pembangunan yang ada di Papua. Maka itu, Pemerintah New Zealand bekerjasama dengan pemerintah pusat di Jakarta dan juga pemerintah daerah di Papua untuk memperbaiki kwalitas pembangunan yang ada, melalui program-program bantuan dari Pemerintah New Zealand.

Kunjungan Dubes New Zealand yang langsung diterima oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnvian didampingi Wakapolda, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, Kabid Humas Kombes Pol. I Gede Sumerta Jaya dan Wadir Binmas, AKBP Nyoman Swastra ini berlangsung sekira 1,5 jam di ruang Kapolda. Kedua belah pihak membahas sekaligus memantapkan program Polmas (Polisi Masyarakat) melalui pengembangan dan pembinaan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babin­kamtibmas) di Papua. “Pertemuan ini adalah tindaklanjut dari program pelatihan Polmas yang pernah dilakukan pada tahun 2009-2010. Di mana kita akan melakukan Training of Trainers (TOT), dimana cara mendekatkan Polri dengan masyakat dan juga untuk memperbaiki tingkat pelaporan yang baik.

Program pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan paruh kedua tahun ini dengan berkerjasama Polda Papua,” katanya.
David Taylor mengemukakan, Program pelatihan Polmas di Papua ini akan berlangsung selama 3, dengan menempatkan dua Polisi New Zealand sebagai instrukstur polisi di Papua ini. “Akan ada 2 Polisi New Zeland yang ditempatkan di Papua dibantu instruktur-instruktur nanti yang datang bergantian dari New Zeland ke Papua dengan jumlah bantuan kurang lebih Rp 20 Miliar. Tujuan utamanya adalah mendekatkan hubungan antara masyarakat dan Polisi di Papua,” paparnya.

Disinggung sejauh mana pemerintah New Zealand menilai kerja yang dicapai Polda Papua selama ini - David Taylor menyampaikan bahwasanya hal itu bukan pada tempatnya untuk menilai Polda Papua maupun Kapolda. “Kapolda Papua adalah teman lama yang juga kebetulan adalah alumnus New Zealand dan juga pernah bersekolah di New Zealand. Saya yakin Kapolda akan mempunyai prestasi yang sangat baik di Papua,” kata Dubes.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Tito Karnavian kepada wartawan menilai program yang ditawarkan pemerintah New Zealand sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di Papua. “Semua upaya-upaya dalam penegakan hukum, termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara-cara yang soft. Untuk polisi sendiri saya sudah sampaikan bahwa kebijakan dari pada kita penegakan hukum dengan cara-cara keras itu adalah upaya terakhir,” terangnya.

Kapolda menuturkan, Polda Papua tetap akan mengupayakan langkah awal dengan mengedapankan fungsi Binmas dan fungsi lain atau Community Polici (Polisi Masyarakat). Hal ini juga disetujui oleh pemerintah New Zealand melalui institusi kepolisiannya. “Mereka (Pemerintah New Zealand sangat setuju, karena saya kan mantan di sana. Saya tau cara berpikirnya New Zealand. Apalagi New Zealand ini salah-satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police. Salah-satu negara yang sangat berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal atau Inggris dengan Suku Mauri,” ujarnya.

Tito yang baru meraih gelar PhD (S3) di Singapura ini memaparkan, program Communitty Police akan dilakukan dengan cara pelatihan yang difokuskan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) dengan mengundang polisi dari Polres se-Papua sebagai peserta. “Yang saya tawarkan satu adalah di daerah perkotaan di Jayapura. Satunya lagi di daerah pegunungan di daerah Tolikara, Lanny Jaya dan daerah lainnya. Di situ nanti kita lakukan evaluasi, kalau mau maka dilanjutkan, apakah kita perluaskan di tempat-tempat lain,” katanya.
Menurut Kapolda, program tersebut akan kembali didiskusikan pada bulan Juli mendatang, yang kemudian mulai dilaksanakan September atau Oktober dengan jangka waktu selama 3 tahun. “Program ini berjalan selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 Miliar lebih. Yang nantinya akan diikutin oleh Polri setiap perwakilan di Polres-Polres dan Polres-Polres ini akan menjadi peserta TOT (Training of Trainer’s),” tukasnya. (ro/fud)

 radartimika