Foto : gerilyawan MILF (AFP)
MANILA - Fraksi Moro Islamic Liberation Front
(MILF) di Filipina menegaskan, mereka menolak ajakan Al Qaeda untuk
menyerang warga atau kantor misi diplomatik Amerika Serikat (AS) di
Filipina. Seperti diketahui, serangan itu merupakan sebuah respons dari
munculnya film anti-Islam di AS.
MILF sebelumnya memerintahkan 12 ribu anggotanya untuk menghormati perjanjian gencatan senjata dengan Pemerintah Filipina. Oleh karena itulah, fraksi separatis itu tidak akan melakukan serangan terhadap kantor-kantor perwakilan AS di negaranya.
"Kami tidak hidup di zaman kegelapan, ada aturan dan hukum yang harus kami taati, ujar kepala urusan politik MILF Ghazali Jaafar, seperti dikutip AFP, Senin (17/9/2012).
"Kami juga memiliki perjanjian gencatan senjata dengan Filipina dan kami tidak mungkin melanggar hal itu," tegasnya.
Jaafar pun mengecam peristiwa serangan di kantor Konsulat AS yang ada di Kota Benghazi, Libya. Menurutnya, pembunuhan terhadap Duta Besar AS Christopher Stevens dan tiga diplomat lainnya merupakan tidakan yang tercela.
Kelompok separatis itu pun sudah mengatakan, mereka akan segera menerapkan perjanjian damai dengan Filipina. Presiden Filipina Beniqno Aquino III mengharapkan pakta perdamaian bisa ditandatangani pada Desember mendatang.
Selama puluhan tahun, kelompok Moro menuntut otonomi khusus di wilayah Filipina Selatan yang didominasi oleh warga minoritas Muslim. Kelompok separatis itu juga kerap melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pasukan Filipina.
Pada 2008 lalu, kelompok itu sempat meratifikasi pakta perdamaian, namun hal itu sempat tertunda karena Mahkamah Agung Filipina menilai, kesepakatan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Perseteruan pun kembali terjadi antara kedua belah pihak.(AUL)
MILF sebelumnya memerintahkan 12 ribu anggotanya untuk menghormati perjanjian gencatan senjata dengan Pemerintah Filipina. Oleh karena itulah, fraksi separatis itu tidak akan melakukan serangan terhadap kantor-kantor perwakilan AS di negaranya.
"Kami tidak hidup di zaman kegelapan, ada aturan dan hukum yang harus kami taati, ujar kepala urusan politik MILF Ghazali Jaafar, seperti dikutip AFP, Senin (17/9/2012).
"Kami juga memiliki perjanjian gencatan senjata dengan Filipina dan kami tidak mungkin melanggar hal itu," tegasnya.
Jaafar pun mengecam peristiwa serangan di kantor Konsulat AS yang ada di Kota Benghazi, Libya. Menurutnya, pembunuhan terhadap Duta Besar AS Christopher Stevens dan tiga diplomat lainnya merupakan tidakan yang tercela.
Kelompok separatis itu pun sudah mengatakan, mereka akan segera menerapkan perjanjian damai dengan Filipina. Presiden Filipina Beniqno Aquino III mengharapkan pakta perdamaian bisa ditandatangani pada Desember mendatang.
Selama puluhan tahun, kelompok Moro menuntut otonomi khusus di wilayah Filipina Selatan yang didominasi oleh warga minoritas Muslim. Kelompok separatis itu juga kerap melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap pasukan Filipina.
Pada 2008 lalu, kelompok itu sempat meratifikasi pakta perdamaian, namun hal itu sempat tertunda karena Mahkamah Agung Filipina menilai, kesepakatan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Perseteruan pun kembali terjadi antara kedua belah pihak.(AUL)
Sumber: Okezone
0 komentar:
Post a Comment