Pasukan Organisasi Papua Merdeka (IST)PAPUA:(DM) - Kelompok sipil bersenjata maupun oknum aparat keamanan yang melakukan teror di Papua harus ditindak secara tegas karena anti dialog dan merusak perdamaian di bumi Cendrawasih.
"Pelaku teror harus ditindak tegas, karena anti dialog," kata Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan kepada itoday, Minggu (24/02).
Kata Gunawan, Otonomi Khusus Papua harus dilihat sebagai jalan demokratis dan pendekatan kesejahteraan sebagai penyelesaian konflik papua, akan tetapi gagal ketika terjadi penyelewengan dana otsus dan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)
"Di Papua tidak membawa kesejahteraan ketika model pembangunannya hanya membawa progam MP3EI dan MIFEE karena berpotensi menimbulkan pola baru yang menumpang di pola klasik konflik agraria di Papua sebagai respon negara terhadap investasi di bidang infrastruktur, perkebunan, pertambangan dan kehutanan akibat krisis internasional di bidang keuangan, pangan, dan energi serta perubahan iklim," ungkap Gunawan.
Menurut Gunawan, dalam konflik di Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. "Ada yang tidak benar dalam pola operasi keamanan sehingga mengorbankan prajurit, melanggar HAM dan gagal mengatasi gangguan keamanan," pungkas Gunawan.
itoday
0 komentar:
Post a Comment